TERNATE, OT - Penjabat (Pj) Wali Kota Ternate, Hasyim Daeng Barang, mengancam akan melibatkan BPKP untuk mengaudit anggaran pada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemkot Ternate.

Saat membuka Forum Gabungan OPD dan Musrembang RKPD di Royals Resto, Selasa (30/3/2021), Hasyim menegaskan, kondisi pengelolaan anggaran di Pemkot Ternate tidak beres.

Hal ini dibuktikan dengan banyaknya kantor pemerintah yang disegel PLN karena menunggak iuran listrik, "pengelolaan keuangan pada OPD tidak beres," kata Hasyim.

Dia mengaku telah mengunjungi sejumlah OPD yang aliran listriknya diputus PLN, karena ada tunggakan, "ini miris, ini pemerintah, bukan perusahan, kalau perusahan tidak ada uang ya kolaps, ini pemerintah," cecar Hasyim.

Menurutnya setelah mendapat laporan soal pemutusan aliran listrik, dia langsung mengunjungi kantor-kantor tersebut.

"Beberapa OPD yang aliran listriknya terputus, Labkesda, Dinas Sosial, lampu juga dicabut diputuskan, kemudian ke BPBD putus lagi, dinas Sosial, saya bilang ini wibawa pemerintah dimana? Masa pengelolaan keuangan tidak sebaik ini," kesalnya.

Hasyim menambahkan, wibawa pemerintah tidak boleh seperti itu, karena jika listrik ada tunggakan 1 atau 2 bulan kemudian aliran listriknya diputus PLN, sangat memalukan.

Hasyim mengaku, telah mendapat informasi dari Kaban Keuangan yang menyatakan seluruh anggaran rutin telah disalurkan ke masing-masing OPD.

"Anggaran sudah turun di kepala SKPD terus tidak dibayar, ini ada penyimpangan, besok saya bikin surat BPK audit tertentu setiap OPD, bagitu supaya kita bisa ukur pendapatan, yang bocor di mana, retribusi bocor di mana," tegasnya.

Soal tunggakan listrik, Hasyim mengklaim telah berkoordinasi dengan pihak PLN untuk mendata SKPD yang memilliki tunggakan pembayaran listrik.

"Kalau saya lihat ada tunggakan saya meminta ke BPK untuk audit, karena ini pasti ada masalah," tegasnya.

 (fight)