TERNATE, OT - Penjabat (Pj) Wali Kota Ternate, Hasyim Daeng Barang, Selasa (30/3/2021), pagi, membuka secaea resmi Forum Gabungan Perangkat Daerah dan Musrembang RKPD di Royal Resto.
Dalam sambutannya, Pj Wali Kota Hasyim Daeng Barang mengatakan, tahapan perencanaan merupakan implementasi dari Undang Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang Undang Nomor. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 261 ayat 5, kemudian arahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang mengamanatkan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan Tahapan Perencanaan Pembangunan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022.
Menindaklanjuti hal tersebut, maka tujuan dari pelaksanaan Musrenbang secara normative adalah melakukan penguatan terhadap sejumlah usulan masyarakat melalui Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan untuk menentukan skala prioritas yang dijadikan rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-OPD), serta penetapan rancangan plafon atau pagu anggaran OPD yang termuat dalam prioritas pembangunan daerah ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2022.
"Pelaksanaan Musrenbang Kota Ternate tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya karena berkaitan dengan dua hal penting yaitu penyebaran Covid 19 dan berakhirnya masa jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada tanggal 17 Februari 2021," katanya.
Oleh karena itu, lanjut Hasyim, pelaksanaan Musrenbang tahun 2021 menjadi isu penting dalam susunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2022, "untuk itu saya mengingatkan agar usulan-usulan masyarakat yang disampaikan melalui tahapan Musrenbang dipahami secara baik oleh OPD, agar usulan-usulan tersebut dapat diakomodir dan menjadi prioritas, karena usulan masyarakat merupakan kebutuhan yang direkomendasikan sebagai wujud dari aspirasi masyarakat," ungkap Hasyim.
Saat ini, sambung Hasyim, Kota Ternate masih diperhadapkan dengan sejumlah permasalahan krusial yang memerlukan perhatian lebih lanjut antara Iain :
1.Tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi.
2.Tingkat ketersediaan lahan yang terbatas.
3.Masalah keseimbangan pertumbuhan antar kawasan.
4.Masalah pemerataan, penataan dan peningkatan infrastruktur perkotaan terutama pemenuhan kebutuhan listrik dan air bersih pada kawasan ketinggian dan terpencil.
5.Masalah penataan lingkungan dan rehabilitasi kawasan rawan bencana (abrasi, banjir dan lahar dingin)
6.Masalah kepadatan lalu lintas dan transportasi
7.Pertumbuhan ekonomi yang belum berkualitas
8.Pertumbuhan sektor informal yang terus meningkat belum diimbangi dengan sarana dan prasarana pendukung
9.Belum adanya pemerataan serta pembangunan berdasarkan potensi dan karakteristik wilayah (khususnya Batang Dua, Hiri dan Moti).
10.Sektor jasa dan perdagangan belum mampu memberikan kontribusi dalam optimalisasi PAD.
Kadis ESDM ini menyatakan, Kota Ternate memiliki pertumbuhan makro ekonomï dan kesesahteran yang baik Provinsï Maluku Utara, dimana dalam kurun waktu terakhir, trend pertumbuhan ekonomï Kota Ternaie rata-rata mengalamï peningkatan, namun pada tahun 2020 ekonomï mengalamï penurunarx diangka 7 tahun 2019 sebesar 8 persen, karena pandemi covid-19 yang berpengaruh terhadap sector ekonom.
Pj berharap, momentum Musrenbang bukan dipandang sebagai acara yang bersifat normative, tetapi dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi semua pihak dalam mencermati peluang dan tantangan yang ada untuk pengembangan ekonomi dan investasi kedepan, karena usulan masyarakat merupakan bagian dari implementasi kebijakan pembangunan yang mengarah pada terciptanya kesejahteraan masyarakat.
"Saya yakin dan percaya dengan partisipasi dan keterlibatan semua pihak dalam proses perencanaan ini, selain akan meningkatkan kualitas dari usulan program/kegiatan juga akan memberikan makna berdemokrasi yang baik, dan itulah esensi dari paradigma baru di bidang perencanaan dengan mengedepankan konsep perencanaan partisipatif (mengutamakan prakarsa masyarakat dari bawah), akan menghasilkan kebijakan program dan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat luas dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah," tutupnya.
(fight)
