TERNATE, OT - Penjabat (Pj) Wali Kota Ternate, Hasyim, Kamis (18/3/2021), secara resmi membuka kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musarembang) Kecamatan Ternate Utara, di kantor Kecamatan Ternate Utara.

Dalam Musrembang Kecamatan Ternate Utara, sebagian besar usulan kegiatan difokuskan pada fisik sarana prasarana serta pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat.

Turut hadir pada kegiatan tersebut, Kepala Bappelitbangda Kota Ternate Said Assagaf, Kadis Pariwisata Kota Ternate, Dr H Rizal Marsaoly, sejumlah pimpinan OPD, Camat Ternate Utara, Zulkifli, serta para Lurah se-Kecamatan Ternate Utara.

Camat Ternate Utara, Zulkifli menyampaikan dalam Musrembang di Kecamatan Ternate Utara jika dilihat dari kebutuhan masyarakat masih mengutamakan kegiatan fisik prasarana dan ekonomi.

"Diantaranya sarana pembangunan saluran air dan talud penahan ombak, dikarenakan topografi Kecamatan Ternate Utara yang terdiri dari 14 Kelurahan hanya 3 Kelurahan yang letakanya jauh dari pesisir pantai, namun sisanya berada di pesisir pantai," ujar Zulkifli.

Meski demikian, kata dia, usulan-usulan ini, bukan hal baru, sebab setiap Musrembang dari tahun ke tahun, item kegiatan ini terus diusulkan, "akan tetapi, kita belum mengetahui ada berapa yang telah terakomodir, karena datanya ada di Bapelitbangda," ungkap Zulkifli.

Menurutnya, selain  kegiatan fisik, usulan lain yang disampaikan adalah pengembangan UKM bidang Pariwisata.

Sementara itu, Pj Wali Kota Ternate, Hasyim Daeng Barang menuturkan, kebutuhan yang menjadi proritas di  Kecamatan Ternate Utara tahun ini masih  berkisar pada pembangunan infrastruktur.

"Oleh karena itu, meskipun demikian seluruh usulan akan disaring terlebih dahulu guna memfokuskan pada kebutuhan yang lebih penting dan mendasar," kata Hasyim.

Dia menyatakan, dalam situasi pandemi covid-19 yang melanda seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia, mengakibatkan pemerintah harus merefocusing anggaran, "tentunya ini menjadi hal yang rumit, tetapi jika manajemen bisa diatur secara profesional maka saya rasa kita bisa mengakomodir terkait usulan tersebut," ujar Hasyim.

Meski demikian, dia menyatakan, pemerintah berkeinginan seluruh usulan dapat diakomodir untuk kepentingan masyarakat, namun harus dibarengi dengan ketersediaan anggaran.

"Kita mau, semua  itu diakamodir tapi tentunya kita juga menyesuaikan dengan anggaran karena ini semua usulan dari Kelurahan sama sehingga   harus lihat skala proritas,'' tutupnya.

 (ier)