TERNATE, OT- Penyaluran Dana Insentif daerah (DID) di Kota Ternate, Maluku Utara (Malut) hingga menjelang akhir tahun 2020, belum tuntas dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate melalui 6 (enam) Organisasi Perangkat daerah (OPD).
Untuk mengetahui masalah tersebut, Komisi II DPRD kota Ternate dalam waktu dekat akan memangil Kepala Badan Pengelolan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Ternate guna dimemintai keterangan terkit dengan penyaluran DID yang sempai saat ini belum dilakukan pembayaran di enam OPD.
“Dalam waktu dekat komisi II akan panggil kepala BPKAD untuk memberikan keterangan langsung terkait dengan DID, apakah itu terbayar sampai tanggal 30 Desember atau tidak, sebab pada tangal 15 Desember semua harus selesai,” ujar Anggota komisi II DPRD Kota Ternate, Sudarno Taher kepada wartawan, Selasa (22/12/2020).
Menurutnya, angaran DID sudah ada sejak tiga bulan lalu dan plotingnya pun jelas yakni pemulihan dampak Covid, untuk itu seharusnya DID yang diperuntukan untuk enam OPD itu sudah terbayar atau disalurkan.
"DID memang harus dibayarkan karena nomenklaturnya tahun 2020 bukan tahun 2021, kalau tahun 2021 itu ada tambahan lagi jadi kalau sampai terbawa hutang tahun depan, maka timbul pertanyaan siapa yang akan bayar," kata Ketua DPD PKS Kota Ternate ini.
Dirinya mendesak, pembayaran DID harus tuntas karena anggaranya suda ada, karena jika tidak dibayar maka secara tidak langsung angaran tersebut diselewengkan dan itu melangar aturan.
“Kalau alasan Pilkada sehingga belum disalurkan maka itu tidak bisa dijadikan sebagai alasan, sebab pembayaran DID tidak ada hubunganya dengan Pilkada dan itu diperuntukan untuk pemulihan ekonomi di tengah Covid.
“Jadi kami mendesak pemerintah kota Ternate untuk membayar DID dari APBN sebanyak Rp 14 miliar yang diperuntuhkan kepada enam OPD di kota Ternate," tegasnya.
(awie)
