TERNATE, OT - Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Ternate hingga memasuki semester II masih belum menunjukan tran positif. Bahkan, pendapatan yang bersumber dari pajak dan retribusi itu mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2023 lalu.

Hal itu terungkap dalam rapat evaluasi pencapaian PAD untuk semester II bulan Juni tahun 2024 yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Ternate, Dr Rizal Marsaoly beberapa hari lalu di kantor BP2RD.

Untuk memperbaiki capaian PAD Kota Ternate, Sekda selaku Ketua TPAD memberi warning kepada OPD pengelola PAD terutama BP2RD selaku koordinator PAD.

“Saya memberi penegasan bahwa Pemkot harus merrubah minset, misalnya capaian-capaian yang sering dirilis BP2RD itu retribusi pasar sekian persen, kemudian retribusi parkir juga perlu ada perubahan,” kata Sekda saat ditemui di kantor Wali Kota, Jumat (14/6/2024).

Selaku Ketua TAPD Kota Ternate, Sekda menginginkan cara, pola maupun metode seperti ini harus diubah, karena intensifikasi pengelolaan PAD itu harus riil.

“Contoh konkrit hari ini Disperindag katakan capaiannya tidak terlalu bagus jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pihak BP2RD harus mampu menyajikan satu data head to head antara semester II tahun ini dan tahun 2023 lalu,” katanya.

Tujuannya, sambung Sekda, untuk melakukan kroscek atas progres yang dicapai tahun lalu dengan sekarang agar diketahui. BP2RD, selaku koordinator PAD jangan hanya menjastifikasi OPD terkait tidak mencapai target, tapi tidak mengetahui penyebab capaian PAD rendah.

“Tahun ini harus rubah pola-pola paradigma itu, bagaimana mengelola PAD sehingga PAD naik harus ada strategi yang baik. Strategi yang ditawarkan, misalnya ada regulasi kenaikan retribusi parkir, itu harus dibarengi dengan aksi sosialisasi sehingga masyarakat juga mengetahui," cetus Sekda.

Dia meminta BP2RD selaku leding sektor PAD harus bisa melakukan sosialisasi. Jika ada masyarakat yang kurang paham terkait adanya kenaikan karcis parkir tepi jalan umum, harus diberi pemahaman.

“Ini seolah-olah tanpa adanya sosialisasi, padahal ini ada mekanisme yang sampai ke DPRD. Saya bilang ke BP2RD, mulai tahun ini semester berikut nanti, ada penyajian data yang valid dan betul-betul terukur. Kemudian, setiap permasalahan atas ketidakcapaian PAD ini pihak BP2RD harus mampu mengayomi, mengetahui dan mencari solusinya,” tegasnya.

“Jadi hari ini bilang dinas A tidak tercapai seolah-olah saling menyalahkan. Saya melihat capaian PAD tahun lalu dan sekarang itu tahun ini agak turun khususnya semester II. Memang target berbeda tapi kinerja OPD pengelola PAD harus terus digenjot,” tambah Sekda.

Untuk meningkatkan pendapatan, para OPD pengelola PAD terutama koordinator (BP2RD) harus memiliki skema dan strategi agar masing-masing OPD mencapai target. "PAD naik itu ketika rincian jumlah pendapatan bisa dilihat, seandainya si A mengapa tidak capai, ini selama ini BP2RD masih berharap di OPD teknis, padahal tidak boleh. Sebagai inisiator Perda retribusi, dialah yang mengayomi beberapa OPD pengelola PAD,” pungkasnya.