TERNATE, OT - Sedikitnya 15 Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama atau setara eselon II di lingkungan Pemerintah Kota Ternate, mulai Selasa (4/3/2025) hari ini, akan menjalani Uji Kompetensi (Ukom).
15 JPT yang akan mengikuti Ukom terdiri dari Staf Ahli, Asisten, Kepala Badan hingga Kepala Dinas.
Para pejabat setara eselon II ini akan mengikuti Ukom yang dijadwalkan selama 4 hari, dimulai Selasa tanggal 4 hingga Jumat tanggal 7 Maret 2025.
BACA JUGA : Pimpin Apel Gabungan Pegawai ASN, Ini Arahan Wali Kota Ternate
Kepala Bidang Mutasi BKPSDM Kota Ternate, Siti Jawan Lessy menuturkan, Ukom bagi 15 JPT Pratama ini, akan diawali dengan tahaoan penulisan makalah. "Untuk tahapan penulisan makalah kita laksanakan satu hari dari jam 10 pagi sampai selesai," ungkap Jawan seraya menyebut penulisan makalah akan dilaksanakan pada Selasa (4/3/2025) hari ini.
Setelah penulisan makalah, lanjut Jawan, para peserta akan menjalani tahapan wawancara yang akan dibagi dalam tiga sesi. “Wawancara terdiri dari tiga sesi, yakni kompetensi umum, kompetensi teknis, serta aspek manajerial dan sosial kultural,” tutur Jawan.
Untuk sesi wawancara, Pansel akan membagi 5 JPT Pratama per hari, "karena ada 15 JPT Pratama, maka kami bagi per hari lima pejabat. Dimulai pukul 10 pagi sampai jam setengah 4 sore," tambahnya.
Setelah seluruh tahapan Ukom selesai, tim pansel akan berkoordinasi dengan Wali Kota Ternate, untuk penetapan rotasi dan mutasi pejabat berdasarkan hasil Ukom.
Tim seleksi terdiri dari Rektor, unsur Pemerintah Kota, Pemerintah Provinsi dan unsur profesional atau akademisi.
BACA JUGA : Ini Program 100 Hari Kerja Pemerintahan Tauhid-Nasri
Diketahui, terdapat 15 JPT Pratama yang mengikuti uji kompetensi, diantaranya, Asisten Administrasi Umum, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Staf Ahli Pemerintahan, Hukum dan Politik, Kepala BP2RD, Kepala BPKAD, Kepala BKPSDM, Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, Kepala DPMPTSP, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Komsandi, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala DKP, Sekretaris DPRD, dan Kepala Dinas Perhubungan.
(fight)
