TERNATE, OT - Ketua Komisi II DPRD kota Ternate, Mubin A. Wahid menegaskan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate, tidak ada alasan untuk meniadakan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) selama tiga bulan terhitung mulai bulan Mei hingga Juli.
Mubin A Wahid kepada wartawan Rabu (29/7/2020) mengatakan, dalam kesepakatan bersama Kemenkeu dan Kemendagri terkait dengan penyesuaian pendapatan daerah dan rasionalisasi belanja daerah, salah satunya adalah penyesuaian belanja pegawai yang di dalamnya termasuk belanja penghasilan PNS.
Kata Mubin, jadi tidak ada satupun kata untuk meminta pemerintah meniadakan TPP akan tetapi hanya melakukan rasionalisasi atau penyesuaian anggaran dalam menghadapi Covid-19, artinya kalau pemerintah sanggup membayar maka harus dibayar bukan berarti ditiadakan.
Lanjut ketua komisi II, tapi kalau pemerintah beralasan kendala dengan keuangan maka dilakukan rasionalisasi bukan meniadakan, karena sudah jelas item-item di dalam keputusan bersama menteri.
"Apabila TPP itu lebih tinggi dari pegawai pusat, maka perlu disesuaikan, kalaupun tidak terlalu tinggi maka diminta kepala Pemda untuk dilakukan penyesua tapi bukan meniadakan," jelasnya.
"Jadi sekali lagi saya katakan, Pemkot Ternate wajib untuk membayar yang namanya TPP, adapun besarannya nanti disesuaikan dengan APBD yang dilakukan Pemda setempat, berapapun besarannya wajib dibayar karena tidak ada kata yang berbunyi meniadakan," tegas Mubin.
Kata Mubin, kalaupun Pemda beralasan kas daerah yang lagi kosong terus pemerintah berharap anggaran dari mana, namanya APBD estimasi atau rencana Pemda untuk satu tahun kedepan.
"Semuanya sudah diprediksi anggaran yang ada, tapi karena terkendala Covid-19 maka pemerintah pusat meminta Pemda untuk melakukan penyesuaian agar program bisa dilaksanakan dan selalu menjaga kestabilan APBD," jelasnya.
Lanjut Mubin, saat ini Pemkot selalu beralasan tidak ada uang. Tapi yang jelasnya tidak ada alasan pemerintah mengatakan tidak ada anggaran.
"Yang namanya rancangan pendapatan belanja daerah semuanya sudah diprediksi, tapi karena dengan adanya Covid-19 ini maka tidak bisa diprediksi, maka diminta pemerintah untuk melakukan penyesuaian," jelas Mubin.(awie)
