TERNATE, OT- Masyarakat Kota Ternate, Maluku Utara (Malut), mendesak Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman, mencopot Tonny S. Pontoh dari jabatannya sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) karena dinilai tidak mampu mengatasi masalah sampah.

Hairil, sallah satu warga kota Ternate kepada wartawan indotimur.com menyampaikan, sampah di Kota Ternate masih menjadi problem yang paling besar karena hingga saat ini belum bisa diselesaikan, terutama instansi teknis.

Menurut dia, masih banyak sampah yang berhamburan di Tempat Pembuangan Sementara (TPS), karena tidak diangkut oleh petugas ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

"Kalau sampah tertumpuk dan berhamburan di TPS itu berarti salahnya dinas terkait, bukan menyalahkan masyarakat yang membuang sampah sembarangan," kesal Hairil.

Kata dia, kepala DLH yang sekarang ini seakan tidak memiliki tanggung jawab yang serius untuk menangani problem yang ada. Buktinya, bukan meminimalisir masalah sampah tapi lebih memperparah masalah.

"Tidak ada progres penanganan sampah yang jelas, tapi yang ada hanyalah progres menambah masalah. Jadi pak wali harus ganti pimpinan OPD seperti ini," tegasnya.

Sementara warga Kota lainnya, Fahmi, saat ditemui wartawan menyampaikan, jika dilihat beberapa bulan terakhir ini melalui media massa, pengadaan armada sampah lumayan banyak, mulai dump gruk, mobil open cup dan kendaraan roda tiga, tapi masalah sampah bukan teratasi tapi lebih menambah.

"Sekarang sudah ada penambahan armada, tapi masalah sampah bukan diminimalisir, tapi lebih parah. Itu artinya sistem di dinas terkait ada yang tidak beres. Jadi pak wali harus evaluasi kepala DLH," katanya.

Salah satu contoh kata Fahmi, keterlambatan pembayaran gaji petugas sampah dan anggaran BBM untuk armada sampah. 

"Masa seorang pimpinan OPD bisa beralasan anggaran untuk gaji petugas tidak dialokasikan 1 tahun anggaran di APBD induk, tapi sebagian dialokasikan di APBD perubahan. Parahnya lagi, BBM armada habis, itu artinya perencanaan seorang kadis sangat parah," cecarnya.

Untuk itu, dia menegaskan, wali kota tidak perlu mempertahankan kepala OPD seperti Tonny Pontoh yang tidak punya progres pekerjaan dan perencanaan yang jelas. 

"Banyak bicara tapi kerjanya nihil. Kalau pak wali tidak ganti Tonny Pontoh masalah sampah lebih parah, biarpun kebijakan pak wali untuk menyelesaikan masalah sampah sangat bagus, tapi karena OPD teknis tidak mampu merencanakan penyelesaian masalah," pungkasnya.

 (red)