Home / Indomalut / Ternate

Komisi III DPRD Kota Ternate Setuju Anggaran DLH Ditambah Rp 1,5 Miliar di APBD-P Tahun 2020

10 September 2020
Anas U Malik (foto Nawir)

TERNATE, OT - Komisi III DPRD kota Ternate setujui penambahan anggaran Dinas Lingkungan Hidup (DLH) di APBD-P tahun 202p sebesar Rp 1,5 miliar.

Ketua komisi III DPRD kota Ternate, Anas U Malik usai rapat bersama dengan DLH dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD-P, Kamis (10/9/2020) mengatakan, ada beberapa item yang dimintakan oleh DLH untuk dilakukan penambahan di APBD-P tahun 2020, yakni pelayanan persampahan berupa BBM, armada pengangkut sampah dan anggaran pengawasan.

Lanjut Anas, BBM dan armada pengangkut sampah estimasi pelayanannya hanya  sampai pada bulan Agustus karena anggarannya tidak cukup di APBD induk, oleh karena itu di APBD-P diminta untuk ada penambahan Rp 1,567 miliar dan itu sudah diakomodir dalam KUA PPAS APBD-P.

Dengan anggaran tersebut, kata Anas, di dalamnya termasuk jumlah armada pengangkut sampah dan BBM. "Kemarin DLH menggunakan BBM bersubsidi dengan anggaran Rp 3,7 miliar dan diestimasi anggaran tidak cukup, karena rasio yang digunakan BBM bersubsidi, makannya diminta untuk dilakukan penambahan, karena waktu estimasi perencanaan anggaran menggunakan BBM bersubsidi, dan ketika kebijakan subsidi dicabut maka terjadi kenaikan harga, olehnya itu diminta untuk lakukan penambahan karena anggarannya tidak cukup dalam satu tahun, “jelasnya.

Selain itu, kata Anas, dibidang pengawasan lingkungan, DLH juga diminta untuk lakukan penambahan, karena anggaran di pagu APBD induk Rp 400 juta lebih, tapi setelah di APBD-P anggarannya nol, oleh karena itu komisi III bersepakat  mendorong agar ada penambahan anggaran Rp 50 juta khusus di bidang tersebut.

“Bidang ini melakukan pengawasan atas izin-izin untuk dikeluarkan, dan izin atau pengaduan masyarakat terkait masalah lingkungan,“terangnya.

Menurutnya, setiap pemerataan lahan harus ada izin dan kalau sudah ada izin harus juga dilakukan pengawasan, oleh karena itu dirancang untuk melakukan pengawasan ditiga bulan kedepan, maka diminta untuk penambahan anggaran berkisar Rp 50 juta.(awie)


Reporter: Munawir Suhardi

BERITA TERKAIT