TERNATE, OT - Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate mempertimbangkan aspek kepangkatan, golongan dan domisili dalam mengangkat pejabat Lurah di Kota Ternate.

Anggota Komisi I DPRD Kota Ternate Yamin Rusly mengatakan, Komisi I DPRD meminta Pemkot Ternate mempertimbangkan berbagai aspek dalam memgangkat kepala wilayah di Kelurahan (Lurah) termasuk mempertimbangkan wilayah domisili dan kepangkatan golongan.

Menurutnya, Komisi I DPRD hanya memberi ikhtiar kepada Wali Kota atas rencana pelantikan Lurah di wilayah Kota Ternate.

"Sehingga Aparatur Sipil Negara (ASN) diangkat menjadi Lurah dia sudah mengetahui karakteristik wilayah setempat, ketika terjadi masalah maka bersangkutan cepat merespon, ini perlu dipertimbangkan oleh Wali Kota," ujar  Yamin kepada indotimur.com Kamis (18/11/2021).

Kata dia, pengangkatan Lurah selain dilihat dari wilayah domisi dari sisi kepangkatan juga harus memenuhi syarat, tidak boleh lagi pangkat II/b jadi  Plt Lurah.

Meski demikian, Yamin meminta ada pengecualian untuk penempatan Lurah pada tiga Kecamatan di luar pulau Ternate, "untuk Kecamatan Moti, Kecamatan Hiri dan Kecamatan Batang Dua, harus ada pengecualian, karena jumlah ASN sangat terbatas kemudian dari sisi kepangkatan banyak yang belum memenuhi syarat, sehingga untuk wilayah tiga Kecamatan terluar ini harus diberikan pengecualian oleh Wali Kota, mengingat di satu Kelurahan jumlah ASN cuma satu sampai dua orang sisanya Pegawai Tidak Tetap (PTT)," ucap Yamin.

Dia menambahkan, jika dalam satu Kelurahan di tiga Kecamatan terluar ini mengalami keterbatasan ASN dan tidak bisa diangkat jadi Lurah, maka bisa diambil dari Kelurahan lain untuk menjadi Lurah di Kelurahan tersebut.

"Tidak mungkin kita distribusi Lurah di Kota Ternate bertugas pada tiga Kecamatan terluar, terkecuali bersangkutan berdomisili di sana," tutup Yamin.

 (ded)