TERNATE, OT - Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate, agar penyaluran Dana Transfer Umum (DTU) diberikan pada dektor-sektor ril yang terdampak kenaikan harga BBM.

Anggota Komisi I DPRD Kota Ternate, Zainul A Rahman mengetakan, anggaran sebesar Rp 4 miliar yang bersumber dari DTU untuk mengantisipasi dampak inflasi akibat kenaikan harga BBM juga diberikan untuk sektor-sektor ril.

Menurutnya, sektor partanian dan perikanan juga membutuhkan sentuhan pemerintah akibat dari dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Zainul mengatakan, petani dan nelayan juga harus diperhatikan sebab dua sektor ini juga bagian dari penyumbang inflasi tertinggi, "ini berkaitan dengan ketersediaan bahan pokok dan pangan, maka alokasi anggaran sebesar Rp 4 miliar sebagian bisa disalurkan untuk para petani maupun nelayan," kata Zainul.

Dikatakan, terbitnya PMK untuk mengantisipasi penanganan dampak inflansi akibat naiknya harga BBM tentu berdampak pada naiknya harga jual pupuk, bibit dan biaya operasional lainnya.

“Petani kita harus diberikan support agar daya beli dan pengadaan pupuk serta bibit bisa mendukung, karena ada alokasi anggaran DTU itu untuk perlindungan sosial lainnya, sehingga anggaran itu sebaiknya diberikan pada sektor-sektor ril misalnya sektor pertanian dan perikanan," tambahnya.

Dia berharap, penanganan dampak inflansi tahun anggaran 2022 dengan alokasi anggaran sebesar 2 persen yang bersumber dari DTU, bisa dimanfaatkan sebaik mungkin sesuai ketersediaan anggaran dan kebutuhan ril masyarakat.

 (fight)