TERNATE, OT - Permohonan pengunduran diri dari jabatan Wakil Wali Kota Ternate resmi diterima oleh DPRD Kota Ternate, Jumat (28/04/2023).
Ketua Lembaga Pemenangan Pemilu (LPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Maluku Utara, Muksin Amrin mengakui bahwa pihaknya telah menyerahkan surat pengunduran diri ke DPR Ternate.
Pengajuan surat pengunduran diri dilakukan sebagai syarat pencalonan anggota DPR RI dapil Maluku Utara, karena dalam ketentuan UU No 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum telah mengisyaratkan bahwa pejabat Wali Kota, Wakil Wali Kota, Bupati, Wakil Bupati yang mencalonkan diri sebagai anggota DPR maka harus mengundurkan diri.
"Karena ini merupakan syarat calon, maka harus diajukan ke KPU, karena KPU membuka pendaftaran pada tanggal 01 Mei-14 Mei 2023," kata Muksin, saat dikonfirmasi sejumlah wartawan di gedung DPRD Kota Ternate.
Muksin menyebutkan, bahwa pihaknya telah menyiapkan dua surat yaitu surat pernyataan pengunduran diri dan surat tanda Terima dari DPRD Ternate. "Terkait dengan keputusan Mendagri tentang pemberhentian secara tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ucapnya.
Meskipun sudah mengajukan permohonan pengunduran diri dari jabatan sebagai Wakil Wali Kota Ternate, Jari Usman masih memiliki hak dan kewajiban sebagai Wakil Wali Kota Ternate.
Ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2018 tentang pengunduran diri Kepala Daerah yang mencalonkan diri sebagai anggota DPR bahwa sepanjang surat pemberhentian secara tetap oleh Mendagri maka jabatan sebagai Wakil Wali Kota masih tetap serta hak dan kewajiban masih berjalan sampai dengan Daftar Calon Tetap (DCT) ditetapkan pada tanggal 10 Oktober 2023.
"Kita masih menunggu prosesnya masih berjalan dan mudah-mudahan sebelum DCT keluar, surat penetapan pemberhentian dari Kemendagri itu sudah dikeluarkan," ungkap Muksin,
Sementara Ketua DPRD Kota Ternate, Muhajirin Bailusy mengatakan bahwa DPRD Ternate akan melihat beberapa ketentuan mekanisme pengajuan, sehingga pada tanggal 2 Mei 2023 disiapkan draf pengusulan ke Provinsi. "Tentunya anggota DPRD yang lainnya harus diberitahu," tandasnya.
(fight)
