TERNATE, OT- Fraksi PPP DPRD kota Ternate mendukung penuh kebijakan Penjabat (Pj) Wali Kota Ternate, untuk melakukan rasionalisasi Pegawai Tidak Tetap (PTT) sebanyak 953 tahun 2020.

Ketua Fraksi PPP DPRD kota Ternate, Mubin A. Wahid kepada indotimur.com mengatakan, fraksi PPP dan juga komisi II mendukung penuh kebijakan yang diambil oleh Pj. Wali Kota Ternate, Hasim Daeng Barang terkait dengan rasionalisasi TTP.

Menurutnya, jumlah PTT sesuai dengan data yang disampaikan oleh Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDM) kota Ternate, pada saat melakukan rapat gabungan komisi di tahun 2020 lalu, pada tahun 2019 sebanyak 2.883 orang, kemudian ditambahkan lagi di 2020 sebanyak 953.

"Dengan jumlah PTT yang ada hingga saat ini mencapai 3.836 orang, jumlah yang fantastis tersebut maka sangat berpengaruh pada keuangan daerah, dan menyamai jumlah PNS sehingga cukup berat," ujarnya.

Lanjutnya, jumlah itu dengan rincian ijazah S1 sebanyak 1.237 dan ijazah SMA 2.599, data tersebut disampaikan langsung oleh BKPSDM saat rapat dengan DPRD beberapa waktu lalu.

Oleh karena itu, DPRD sangat mendukung kebijakan Pj. Wali Kota terkait melakukan rasionalisasi PTT dengan jumlah yang ada, karena sudah diikhtiarkan DPRD berulang kali.

DPRD menilai bahwa pengangkatan PTT tidak ada kajian sama sekali oleh OPD terkait, padahal harus melalui beberapa tahap, salah satunya harus dilakukan kajian terlebih dahulu.

“Pengangkatan PTT sebanyak itu atas kebutuhan apa, jabatan-jabatan apa saja yang dibutuhkan sehingga dilakukan penambahan sebanyak itu di tahun 2020, jadi mereka angkat seenaknya tanpa dilakukan analisa dan kajian," tandasnya.

Untuk itu, menurut Mubin, sangat membebakan APBD kota Ternate sehingga harus dilakukan rasionalisasi dalam rangka menjaga agar supaya anggaran daerah berjalan baik.

"Saya meminta kepada masing-masing OPD jangan seenaknya mengangkat tenaga honorer, karena tidak semua SK PTT di angkat oleh wali kota, tapi bisa saja di angkat oleh masing-masing OPD," kata Ketua Komisi II ini.(awie)