TERNATE, OT - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD kota Ternate, menilai Pemerintah Kota (Pemkot) gagal dalam merealisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Juru Bicara Fraksi PKB DPRD Kota Ternate, Muchtar Bian menyampaikan, Fraksi PKB meminta pemerintah agar serius menggenjot PAD maupun sumber pendapatan lainnya, dengan melakukan langkah-langkah strategis di tengah pandemi Covid-19, agar PAD di kota Ternate dapat terealisasi sesuai target yang telah ditentukan.
Selain itu, Fraksi PKB juga mempertanyakan dan meminta penjelasan terkait dengan turunnya target target PAD secara drastis dalam RAPBD-P tahun 2020, khususnya di sektor pajak yang mengalami perubahan target pada APBD induk sebesar Rp 57.250 miliar berubah menjadi Rp 43.302.500 atau mengalami pengurangan sebesar Rp 13.947.500 atau 24,36 persen.
Begitu juga dengan dengan sektor retribusi daerah yang mengalami perubahan target pada APBD induk sebesar Rp 43.316.601.600, berubah menjadi Rp 23.983.500 atau mengalami pengurangan sebesar Rp 19.333.101.600 atau 44,63 persen, fraksi PKB meminta penjelasan dan alasan terkait pengurangan yang sangat signifikan tersebut.
“Kami meminta agar target PAD bisa ditingkatkan sesuai dengan potensi yang ada saat. Kami juga melihat masih ada terdapat aspek pembiaran dan sikap apatis terhadap upaya untuk meningkatkan PAD dari sisi kinerja birokrasi, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan PAD itu sendiri,” ujar Muchtar saat membacakan pandangan Fraksi PKB pada rapat paripurna ke-7 tentang pandangan umum fraksi-fraksi terhadap nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD-P) tahun anggaran 2020.
Menurutnya, Fraksi PKB mendukung penuh kebijakan Pemda untuk melakukan refocusing APBD serta efesiensi terhadap belanja program dan kegiatan yang mengarah pada peningkatan pelayanan publik.
“Maka Fraksi PKB mengingatkan agar pencegahan dan penanggulangan Covid-19 harus benar-benar dilakukan karena penyerap anggarannya cukup besar. Kami fokus pada penganggaran di bidang pendidikan dan kesehatan, pemulihan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan di tengah Covid-19, ini penting untuk disikapi bersama karena kepemimpinan pemerintah daerah saat ini sudah mulai memasuki pada akhir masa jabatan,” terangnya. (awie)
