TERNATE, OT - Forum Peduli Pulau Moti (FPPM) mendesak DPRD Kota Ternate, mengevaluasi kinerja kontraktor dan Dinas PUPR terkait pembangunan proyek pengaspalan jalan di Kelurahan Kota,Kecamatan Moti, Kota Ternate.
Koordinator Lapangan (Korlap) FPPM Kecamatan Moti, Fuad Albar dalam orasinya mendesak DPRD Kota Ternate memanggil kontraktor dan Dinas PUPR untuk dilakukan evaluasi terkait proyek jalan di Kelurahan Kota, Kecamatan Moti.
"Kita menilai proyek pembangunan pengaspalan jalan di Kelurahan Kota yang dikerjakan CV. Fikram Putra, dari sisi kualitas tidak memenuhi standar," beber Fuad.
Menurutnya, proyek pekerjaan jalan di Kelurahan Kota sementara masih berjalan namun ukuran kualitas jalan tidak memenuhi standar, sehingga pihaknya meminta DPRD untuk mengevaluasi kinerja kontraktor dan Dinas PUPR Kota Ternate.
"Selain itu, kita juga menilai Dinas PUPR dan Camat Pulau Moti tidak serius dalam melakukan fungsi pengawasan di lapangan, kaitanya dengan proyek pengaspalan jalan di Kelurahan Kota," koar Fuad di areal gedung DPRD Kota Ternate.
"Kami minta DPRD Kota Ternate segera menindak lanjuti aspirasi masyarakat karena mereka duduk di lembaga legislatif bagian dari dukungan masyarakat, maka sepatutnya DPRD harus menindak lanjuti persoalan ini, tegasnya.
Lanjut dia, persoalan pembangunan pengaspalan jalan di Kelurahan Kota yang dikeluhkan masyarakat tidak mampu ditindak lanjuti DPRD Kota Ternate.
"Mereka tidak usah mencalonkan diri sebagai anggota DPRD di tahun 2024 nanti, karena dinilai gagal mengawal aspirasi masyarakat di Kecamatan Moti," ancam Fuad.
Menanggapi tuntutan FPPM, Ketua DPRD Kota Ternate, Muhajirin Bailussy mendesak Dinas PUPR memberikan sanksi tegas kepada kontraktor jika hasil evaluasi proyek jalan di Kelurahan Kota tidak berkualitas.
"Kita minta Kadis PUPR Kota Ternate evaluasi proyek jalan di Kelurahan Kota, Kecamatan Moti, jika ditemukan pembuatan jalan tidak berkualitas maka kontraktor harus diberi sanksi," tegas Muhajirin saat ditemui indotimur.com Rabu (30/11/2022).
Kata dia, sikap DPRD Kota Ternate setiap program kegiatan harus betul-betul berkualitas, kalau tidak berkualitas maka Pemerintah Kota (Pemkot) evaluasi kinerja pihak ketiga.
"Jika hasil evaluasi pekerjaan jalan di Kelurahan Kota tidak berkualitas maka kontraktor bersangkutan harus diberi sanksi tegas, minimal kegiatan proyek tahun mendatang jangan dikasih lagi," tegas Muhajirin.
(ded)
