TERNATE, OT - Pasien positif Covid-19 semakin meningkat, sementara tingkat kepercayaan masyarakat terus menurun, maka komisi III DPRD kota Ternate desak pemerintah ubah Peraturan Wali Kota (Perwal) menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Ketua komisi III DPRD kota Ternate, Anas U Malik kepada indotimur.com, Selasa (28/7/2020) mengatakan, saat ini masyarakat kota Ternate sudah berkurang tingkat kepercayaan terhadap Covid-19, maka langkah yang diambil pemerintah saat ini membuat Perwali tapi sampai sekarang tidak dipatuhi oleh masyarakat karena tidak ada sanksi.

"Jadi kalau tingkat kepercayaan dan kesadaran masyarakat sudah tidak ada lagi terhadap Covid-19, maka langkah yang harus dilakukan pemerintah adalah buat Perda agar ada sanksi tertentu yang sifatnya memaksa, kalau siapa yang melanggar dengan aturan tersebut maka ada sanksi-sanksi yang akan diterima,"ujarnya.

Anas mengaku, komisi III sudah turun dan desak pemerintah untuk menindak lanjuti tapi secara teknis semua tergantung pemerintah.

"Sekarang apa solusi pemerintah kalau terjadi permasalahan di lapangan, seperti masyarakat tidak lagi mengikuti protokol kesehatan dan kekurangan tenaga medis serta lainnya," ujar Anas.

Anas mengaku, saat ini pemerintah pusing apakah memproritaskan pemulihan ekonomi atau kesehatan, oleh karena itu dalam kondisi saat ini pemerintah juga butuh dukungan masyarakat dalam hal tingkat kesehatan terhadap Covid-19.

Lanjut Anas, angka pasien positif semakin meningkat disebabkan tingkat kesadaran masyarakat masih minim.

"Kalau sudah tidak ada lagi kesadaran masyarakat maka langkah pemerintah adalah harus memaksa, tapi Perwali harus diubah menjadi Perda agar ada tindakan sifatnya memaksa terhadap masyarakat, karena Perwali tidak efektif," jelasnya.

Menurut ketua komisi III, saat ini pemerintah lebih fokus dalam pemulihan ekonomi, sehingga lebih memprioritaskan masalah ekonomi tapi jangan mengabaikan kesehatan.(awie)