TERNATE, OT - Komisi I DPRD kota Ternate mempertanyakan keterlambatan pencairan Dana Kelurahan (DK) tahap II di kecamatan Pulau Hiri.

Ketua komisi I DPRD kota Ternate, Muchtar Bian kepada wartawan Selasa (22/12/2020) mengatakan, menjelang akhir tahun 2020 pencairan DK tahap kedua di kecamatan pulau Hiri belum dicairkan. 

Menurutnya, masalah seperti itu harusnya ada perhatian serius dari Pemkot dalam hal ini Camat, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), sehingga tidak terjadi keterlambatan pencairan. 

"Saya yakin mungkin belum dilakukan pencairan DK tahap II di kecamatan tersebut, disebabkan karena laporan pertanggung jawaban tahap pertama belum selesai sehingga tahap kedua pun masih tertahan,” katanya. 

Dengan demikian, kata Muchtar, jika masalah tersebut harusnya masing-masing wilayah baik Lurah dan Camat harus menjadi perhatian serius, karena satu kelurahan yang melakukan kesalahan atau belum menyelesaikan LPJ, maka akan mempengaruhi kelurahan lain. 

Untuk itu komisi I mendesak Camat pulau Hiri agar segera lakukan pemantauan dan serius menangani masalah tersebut, karena ditakutkan jangan sampai ada temuan BPK maka harus benar-benar teliti. 

Politisi PKB ini menambahkan, DK tahun ini bukan hanya dipantau oleh Kemenkeu saja, tapi Kemendagri juga sudah turun melakukan pengawasan maka harus serius.

"Tahun 2019 lalu belum terlalu ketat dilakukan pengawasan, tapi sekarang sudah diperketat, otomatis pemerintah harus teliti dan hati-hati jangan sampai terjadi temuan dari BPK,"tutupnya.

(awie)