TERNATE, OT - DPRD kota Ternate menilai Pemerintah Kota (Pemkot) lalai dalam pengelolaan keuangan daerah diakhir masa jabatan wali kota Ternate, Burhan Abdurrahman.

Wakil Ketua II DPRD kota Ternate, H. Djadid Ali kepada wartawan Rabu (10/2/2021) mengatakan, ini merupakan kelalaian pemerintah diakhirat masa jabatan wali kota Ternate.

“Sistem pengelolaan keuangan yang berkaitan dengan belanja pegawai suka tidak suka, mau dan tidak mau harus tepat dan jelas, jangan diotak-atik seperti itu," ujarnya.

Dirinya menilai, kebijakan Pemerintah dalam mengambil suatu kebijakan tidak tepat, karena ini masalah belanja pegawai bukan belanja lain, maka mau tidak mau harus diakomodir keluhan atau hak para pegawai.

“Jangan pending seperti itu, karena ini soal hajatan orang banyak," tandasnya.

Menurutnya, perencanaan pemerintah dalam melakukan segala kebijakan, salah satunya hak-hak para pegawai tidak tepat atau lalai.

Ia menilai, penjelasan pemerintah terkait dengan belanja pegawai juga tidak rasional atau tidak tepat, karena mereka beralasan terkait keterlambatan pencairan disebabkan terkendala aplikasi dan lainnya.
Menurutnya, ini merupakan alasan yang tidak rasional.

Untuk itu, DPRD berharap kepada Pemkot terkait dengan hak-hak para pegawai tolong diakomodir atau diberikan, karena mereka hanya berharap makan minum di gaji tidak ada ditempat lain.

“Kalau itupun tidak diberikan lalu mereka ambil uang dari mana lagi untuk menghidupkan keluarga mereka," tutup Djadid.(awie)