TERNATE, OT – Pembahasan tahap I akhir APBD Kota Ternate tahun 2021 antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Ternate, Selasa (29/10/2020) siang tadi tidak menghasilkan kesepakatan kedua pihak.
Hal ini menyusul RAPBD Kota Ternate tahun 2021 tidak sesuai dengan pembahasan awal tapi terjadi perubahan hingga terjadi defsit sebesar Rp 200 miliar lebih, sehingga Banggar DPRD Kota Ternate “menolak” RAPBD tersebut untuk ditindak lanjut pada tahapan selanjutnya.
Informasi yang dihimpun di lapangan, pada saat rapat tahap I akhir siang tadi sempat memanas karena TAPD bertahan dengan asumsinya yang telah dirancang tersebut, namun Banggar juga terus meminta agar pemerintah meninjau kemmbali, sehingga rapat sempat diskorsing dan TAPD melakukan rasionalisasi kembali.
Setelah itu, rapat kembali dilanjutkan namun Banggar DPRD Kota Ternate tetap bertahan dan menyampaikan beberapa hal penting agar TAPD melakukan penyesuaian, sehingga APBD tahun 2021 tidak terbeban.
Ketua DPRD kota Ternate, Muhajirin Bailussy usai rapat tahap satu akhir menyampaikan, KUA PPAS RAPBD tahun 2021 sedikit bergeser dari pembahasan awal, karena selisih pendapatan dan belanja yang disampaikan dalam bentuk KUA PPAS, mengalami defisit diangka Rp 200 miliar lebih, sehingga DPRD meminta Pemkot untuk segera melakukan rasionalisasi.
“DPRD meminta untuk dilakukan rasionalisasi kembali atau dikembalikan ke TAPD agar dilakukan pembahasan, sambil berkoordinasi dengan OPD selaku pengelola PAD,” kata Muhajirin pada wartawan.
Kata Muhajirin, target pendapatan di RAPBD 2021 naik menjadi Rp 179 miliar, sementara target pendapatan di APBD 2020 sebesar Rp 113 miliar, dan hingga akhir tahun ini baru dicapai Rp 79 miliar.
“Rp 179 miliar itu kalau dihitung terlalu berat karena target pendapatan di APBD 2020 hanya Rp 113 miliar tapi hanya dicapai Rp 79 miliar, tiba-tiba di tahun 2021 targetnya naik menjadi Rp 179 miliar,” kata Muhajirin.
Jumlah target ini kata Muhajirin, terlalu besar meskipun objek pendapatan yang diproyeksikan akan bertambah di tahun depan seperti Gamalama plaza, reklamasi dan objek pendapatan lainnya, tapi dalam hitungannya tetap saja tidak rasional.
Untuk itu, DPRD meminta Pemkot agar melakukan penyesuaian belanja sehingga di APBD 2021 tidak menjadi beban.
“Kami kembalikan ke TAPD untuk dihitung sebaik mungkin, karena DPRD mematok belanjanya berada di angka Rp 1,47 triliun, tapi yang disampaikan ke DPRD defisitnya berkisar Rp 200 miliar lebih dan ini yang menjadi pertanyaan bagi kami," ujarnya.
(awie)
