TERNATE, OT - Untuk mencegah penyalahgunaan anggaran secara terintegrasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar rapat monitoring dan evaluasi rencana aksi pencegahan korupsi terintegrasi dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate.

Kegiatan yang dipusatkan di Auditorium Inspektorat Ternate, Jumat (20/07/2018), turut dihadiri sejumlah pejabat eselon II, III dan IV di lingkup Pemkot Ternate.

Asisten Bidang Ekonomi dan Pengembangan SDM Setda Kota Ternate, Bahtiar Teng, mewakili Wali Kota Ternate dalam arahannya, menyatakan dukungan penuh atas KPK, “atas nama Pemkot Ternate, kami menyampaikan terima kasih kepada KPK, kami menyambut baik monitoring yang dilaksanakan, ini menjadi kesempatan bagi seluruh SKPD untuk lebih memahami pencegahan korupsi terutama dalam pengelolaan anggaran, agar tidak terjadi penyalahgunaan baik dari kebijakan maupun implementasi, agar sesuai dengan aturan dan sesuai juga dengan tuntutan masyarakat," kata Bahtiar.

Sementara penanggung jawab monitoring dan evaluasi rencana aksi pencegahan korupsi terintegrasi untuk wilayah Maluku Utara, Septa Wibawa memaparkan ada beberapa fokus pemberantasan korupsi terintegrasi, diantaranya Pengelolaan APBD, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Pengelolaan Pendapatan Daerah, Pengadaan Barang dan Jasa, Penguatan APIP dan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP).

“Ada beberapa indikator yang menjadi tolak ukur sejauh mana Pemkot Ternate melalui SKPD terkait menjalankan komitmennya dalam pencegahan korupsi secara terintegrasi” ungkap Septa yang didampingi Ismail Hindersah selaku penanggung jawab wilayah Maluku dan Suyadi selaku penanggung jawab wiilayah Papua.

Dalam rapat ini para pimpinan SKPD yang hadir, diberi kesempatan untuk memaparkan realisasi rencana aksi dari beberapa indikator yang dibahas, sekaligus melaporkan kendala-kendala yang dihadapi, sehingga menjadi catatan bagi KPK dalam memberikan rekomendasi kepada Pemkot.

Rekomendasi tersebut nantinya dijabarkan kembali dalam beberapa rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh Pemkot Ternate melalui SKPD terkait, sehingga pencegahan korupsi akan terus dilakukan secara berkelanjutan dan terintegrasi.(thy)