TERNATE, OT - Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Ternate meminta Sekertaris Daerah (Sekda) enertibkan sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengikuti paripurna dengan tidak menggunakan Pakaian Sipil Resmi (PSR).

Anggota BK DPRD Kota Ternate, H. Sudarno Taher mengatakan, sejumlah ASN di lingkup Pemkot Ternate yang tidak diberi izin masuk mengikuti rapat paripurna penyampaiaan LKPJ tadi, karena mereka tidak patuhi Tatib tentang cara berpakaian.

"Walaupun mereka (pegawai) Pemkot Ternate, turut menghadiri upacara gerakan disiplin ASN yang digelar 17 bulan berjalan, tapi minimal mereka harus patuhi Tatib DPRD pada saat menghadiri sidang paripurna," ujar H. Sudarno kepada indotimur.com , Kamis (17/03/2022).

Dia mengaku, sebelum agenda paripurna dilaksanakan sudah melakukan distribusi undangan sejak awal, bahwa untuk menghadiri sidang paripurna harus menggunakan pakaian sesuai aturan yang berlaku.

"Jadi harus pakai pakaian PSR, ini yang harus dipatuhi semua instansi di lingkup Pemkot Ternate, sehingga tidak serta merta hadiri undangan memakai pakaian seadanya, tapi harus menggunakan pakaian yang resmi, sesuai poin yang sudah dicantumkan diundangan," ucap H. Sudarno.

Kata dia, beberapa kali agenda paripurna ketua BK sudah melakukan instruksi, makanya tadi pas awal paripurna jalan, banyak kursi yang kosong, karena sebagian ASN pulang di rumah ganti pakaian, tentu BK terus mengontrol kedisiplinan anggota DPRD termasuk cara berpakaian.

Untuk itu, BK DPRD meminta kepada Sekda Kota Ternate untuk menertibkan sejumlah ASN Pemkot Ternate, karena BK menegakan aturan tetap mengacu Tatib DPRD. (ded)