TERNATE, OT - Aliansi Masyarakat Kalurahan Kalumata, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, menggelar aksi protes terkait sengketa lahan di Keluarahan Kalumata.

Koordinator lapangan, Abdul Malik saat dikonfirmasi indotimur.com, di sela-sela aksi mengatakan, aksi dalam bentuk kampanye ini dilakukan untuk mendapat atensi dari DPRD dan Pemerintah Kota Ternate.

"Aksi ini kami lakukan karena, pihak Pengadilan Negeri Ternate akan melakukan pengukuran tanah dengan luas 1,5 Ha di Kalumata," kata Malik.

Dia kemudian membeberkan, pada tanggal 19 Oktober 1996, Sultan Ternate, Mudafar Sjah, mengeluarkan surat Keterangan yang menerangkan tanah Kalumata yang luasnya 1,5 dihibahkan kepada Djasia Buka dan Sabur Buka.

Surat tersebut bahkan ditanda tangani langsung oleh yang mulia Sultan disertai Cap Kesultanan Ternate yang bermaterai.

Sayangnya, Malik menyebut, salah satu warga atas nama Juharno mengkalim tanah itu miliknya dengan bukti sertifikat dan surat pembatalan dari Sultan Ternate.

"Dimana isi surat tersebut menjelaskan bahwa sultan Ternate membatalkan surat keterangan atas kepemilikan Djasia Buka dan Sabur Buka," katanya.

Malik menduga, surat pembatalan Sultan Ternate telah dimanipulasi, sehingga PN Ternate langsung melakukan pengukuran di tanah tersebut, "anehnya Pengadilan Negeri secara sepihak memutuskan tanpa ada kejelian dalam mengambil keputusan dan memenangkan Juhamo pada tahun 2016," ungkap Malik.

Untuk itu pihaknya meminta DPRD dan pemerintah kota agar secepatnya merespon dan melakukan mediasi antara masyarakat dan pihak penggugat, mengenai sengketa lahan di RT.8, Kalurahan Kalumata.

Dia menyebut, lahan atau tanah yang diklaim milik Juharno merupakan tanah adat, sehingga warga tetap mempertahankan sebagai tanah adat yang tidak bisa diganggu gugat.

"Untuk itu harapan kami kepada DPRD dan Pemerintah Kota, untuk turut hadir dan melakukan pertemuan kepada pihak terkait agar menemukan jalan keluar atau solusi terbaik dari permasalahan sengketa lahan ini," harapnya.

 (mg_ot)