TERNATE, OT -  Akademisi Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) mengusulkan perubahan status sejumlah kelurahan menjadi desa dimasukan dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Ternate tahun 2021-2026.

Akademisi UMMU, Ali Lating menyampaikan, dirinya diundang oleh DPRD sebagai ahli guna memboboti Ranwal RPJMD Kota Ternate tahun 2021-2026, sehingga dalam rapat dengan DPRD tadi diusulkan agar mendorong kebijakan perubahan status kelurahan menjadi desa.

Ali menjelaskan, mengapa harus ada perubahan status ini didorong dalam RPJMD, karena perioritas anggaran khusus kelurahan  terlalu kecil dibandingkan dengan anggaran yang dialokasikan pemerintah pusat untuk desa.

Menurut Ali, anggaran untuk wilayah dengan status kelurahan jumlahnya sekitar Rp 300 juta, sementara status desa anggaran dari pemerintah pusat mencapai Rp 1 miliar bahkan lebih.

“Pengusulan perubahan status kelurahan menjadi desa penting dimasukan dalam RPJMD, karena saya kira DPRD Kota Ternate sangat mendukung, apalagi proses ini sudah dilakukan sejak tahun 2014 lalu," ujar dosen Ilmu Pemerintahan UMMU ini pada indotimur.com, Rabu (18/8/2021).

Selain itu, peralihan status ini perlu didorong kedepan, karena dari sisi aspek konstitusi atau UU juga memberikan ruang untuk memberlakukan  kebijakan tersebut.

Dia mengaku, sejak tahun 2014 angota DPRD Kota Ternate pernah melakukan sosialisasi perubahan status dari kelurahan ke desa, namun sebagian masyarakat ada yang pro dan kontra, tapi harus memastikan semangat pengembangan tetap dilakukan.

"Saya yakin dan percaya kalau sampai kebijakan ini berhasil, maka saya pastikan desa kita akan lebih maju dengan ketersedian anggaran yang diprioritaskan oleh negara," ucap Ali Lating.

Selain dari persoalan anggaran, llanjut Ali, dari aspek lain juga bisa dioptimalkan misalnya, kelembagan adat yang nantinya dapat menjalankan fungsinya berkaitan dengan pemerintahan dan lain-lain.(ded)