TERNATE, OT – Wali Kota Ternate Dr H M Tauhid Soleman memimpin rapat koordinasi dan evaluasi bersama Wakil Wali Kota Nasri Abubakar serta seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kota Ternate, Rabu (4/11/2026) di auditorium Kantor Bappelitbangda Kota Ternate

Rapat strategis tersebut membahas sejumlah agenda prioritas daerah, mulai dari optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pembenahan kelola sampah, penataan aset, hingga penertiban Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tersandung kasus hukum.

Sekretaris Daerah Kota Ternate, Dr Rizal Marsaoly, menyampaikan, rapat ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan Tahun Anggaran 2026 sekaligus memastikan target pemenuhan pelayanan publik berjalan optimal.

Dalam arahannya, Wali Kota menyoroti tren positif realisasi pendapatan daerah tahun 2026 yang menunjukkan kenaikan signifikan dan melampaui target. Capaian ini diproyeksikan menjadi pijakan dalam penyusunan target PAD pada APBD 2027.

Rizal menjelaskan, penyesuaian penurunan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat menuntut daerah untuk lebih kreatif menggali potensi penerimaan baru. Salah satu yang didorong adalah pengembangan kawasan coffee shop dan coffee street.

"Kawasan ini tidak hanya menjadi ruang kreatif komunitas dan roda ekonomi warga, tetapi juga berpeluang menyumbang PAD melalui retribusi parkir tepi jalan, retribusi persampahan, hingga pajak kuliner," ujar Rizal.

Untuk merealisasikannya, Wali Kota menginstruksikan Dinas Perhubungan, Lurah Soa Sio, serta pengelola kawasan Salero dan Benteng Oranje untuk berkoordinasi menyiapkan mekanisme pengelolaan dan penarikan potensinya.

Pada sektor infrastruktur, Pemkot Ternate memproyeksikan bangunan Plaza Ternate untuk dialihfungsikan menjadi Mall Pelayanan Publik (MPP) dengan konsep industrial. Penganggaran fisik direncanakan mulai berjalan pada APBD 2027.

Sebagai langkah awal, Pemkot menginstruksikan pelepasan sisa material Aluminum Composite Panel (ACP) di bagian luar bangunan untuk mengantisipasi risiko bahaya angin kencang bagi warga.

Penataan lanjutan akan mencakup perubahan desain serta pembukaan atap interior guna mendukung konsep yang dirancang.

Orang nomor satu di jajaran Pemerintah Kota Ternate itu, juga memberikan ketegasan terkait pembinaan aparatur. ASN di sejumlah OPD yang terlibat persoalan hukum, termasuk penyalahgunaan narkoba, dipastikan diproses sesuai perundang-undangan.

"Bagi ASN yang sudah mendapatkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (inkracht), Pak Wali Kota menginstruksikan agar pemberian gajinya segera hentikan," tegas Sekda.

Di bidang lingkungan hidup, Pemkot Ternate mempercepat pilot project pengelolaan sampah berbasis partisipasi masyarakat di lima kelurahan percontohan yang mewakili Ternate Selatan, Ternate Tengah, Ternate Utara, Ternate Barat, dan wilayah Pulau.

Program ini melibat seluruh unsur dari DLH, Kecamatan, Kelurahan, RT/RW, Dasawisma, PKK, LPM, hingga tokoh masyarakat.

Kabar baiknya, warga di lima kelurahan percontohan tersebut nantinya tidak lagi dikenakan pemotongan retribusi sampah melalui tagihan PDAM.

"Pengelolaan sampah dari rumah tangga hingga pengangkutan ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) akan ditangani langsung oleh pihak kelurahan dan RT/RW setempat, sehingga tidak ada lagi potongan retribusi di tagihan PDAM bagi warga di kawasan percontohan tersebut," jelas Rizal mengutip pernyataan Wali Kota.

Sementara pada sektor sosial-kesehatan, Pemkot Ternate menginstruksikan percepatan pembaruan data penerima layanan kesehatan gratis serta validasi data kemiskinan khusus kelompok desil 1 hingga desil 5.

Langkah ini diambil guna menjamin ketepatan sasaran jaminan pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat yang membutuhkan.

"Melalui evaluasi menyeluruh ini, Pemkot Ternate berharap kinerja seluruh OPD semakin terukur dan program pelayanan publik memberikan manfaat langsung bagi masyarakat," tutup Rizal.

 (fight)