TERNATE, OT - Pemerintah Kota Ternate diundang oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) untuk menghadiri rapat koordinasi persiapan pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) melalui seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2023 di Jakarta.
Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi BKPSDMD Kota Ternate, Nany Wardhani mengatakan, Pemkot Ternate melalui BKPSDMD telah menerima undangan resmi Menpan-RB, Aswar Anas, kepada 525 kepala daerah se-Indonesia termasuk Wali Kota Ternate melalui surat Nomor B/1568/M. SM.01.00/2023 tertanggal 26 Juli 2023.
Nany menyebut, ada tiga materi yang akan dibahas dalam pertemuan itu, diantaranya, persiapan pengadaan CASN tahun anggaran 2023, penyerahan Surat Keputusan Menpan-RB tentang penetapan kebutuhan pegawai ASN di lingkungan pemerintah tahun anggaran 2023, serta uji publik Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN).
Kepala BPKSDM Kota Ternate, Samin Marsaoly, menambahkan, Pemkot Ternate sebelumnya telah mengusulkan formasi untuk pengadaan PPPK tahun 2023.
Dia menyebut, kuota yang diusulkan Pemkot Ternate untuk pemgadaan pegawai tahun ini sebanyak 400 orang melalui pemgadaan tenaga PPPK.
Samin juga membenarkan, Pemkot Ternate telag menerima surat Kemempan RB terkait rakor persiapan pengadaan CASN tahun 2023, "dalam rapat tersebut baru diketahui kuota yang disetujui, kalau yang kita usulkan itu kurang lebih 400, kita berharap usulan kita diterima," ungkap Samin.
Samin menambahkan, kuota PPPK yang diusulkan Pemkot Ternate ke Menpan-RB kurang lebih 400 orang, yang terdiri atas beberapa formasi, termasuk tenaga teknis atau umum seperti penyuluh pertanian, bidang tata ruang jalan dan jembatan, bagunan, perencanaan, pranata komputer, perikanan, pertanian, penyusun peraturan perundang-undangan, lingkungan hidup, ketahanan pangan, tata laksana kearsipan, dan teknologi informasi.
“Jadi untuk guru kita usul kurang lebih 125, Nakes 140, dan sisanya itu adalah tenaga teknis. Dengan begitu maka kesempatan PTT untuk menjadi PPPK sangat terbuka, dengan catatan harus sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku,” ungkap Samin.
Pada tenaga teknis atau umum, sambung Samin, juga diusulkan formasi lulusan SMA yang berkaitan dengan keterampilan sebanyak kurang lebih 30 kuota.
"Usulan dengan lulusan SMA itu ada di Damkar. Jadi kita usulkan yang lulusan SMA itu kurang lebih 30 sampai 40 orang, mudah-mudahan itu juga disetujui,” harapnya.
(fight)
