TERNATE, OT - Untuk mewujudkan tata kota yang tertib, bersih, dan nyaman, Pemerintah Kota Ternate melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Linmas terus melakukan operasi wilayah terutama penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL), yang berjualan pada lokasi yang dianggap mengganggu ketertiban umum.

Penertiban difokuskan pada kawasan Zona Ekonomi Terpadu (ZET) Kota Ternate, termasuk ruang-ruang publik yang menjadi pusat aktifitas pedagang terutama PKL.

Kepala Satpol PP Kota Ternate, Fhandy menegaskan, penertiban ini bukan bentuk pelarangan terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, melainkan penegakan aturan untuk menciptakan keteraturan di ruang publik.

"Kami tidak melarang warga untuk mencari nafkah, namun ada aturan yang harus dipatuhi demi kenyamanan bersama,” ujar Fhandy.

Dia menjelaskan, Pemerintah Kota Ternate sangat memahami kontribusi PKL dalam mengurangi angka pengangguran dan mendorong sektor ekonomi informal. Namun, menjamurnya PKL yang berjualan sembarangan, seperti di trotoar, bahu jalan, hingga ruang terbuka publik, kerap menimbulkan kesemrawutan dan mengganggu estetika kota.

Oleh karena itu, lanjut Fhandy, pemerintah meminta kepada para PKL untuk mematuhi aturan daerah yang berlaku, termasuk tidak berjualan di lokasi terlarang, menjaga kebersihan, serta menata lapak dagangannya dengan rapi.

Untuk menciptakan solusi bersama, Satpol PP bersama instasi terkait akan terus melakukan pendekatan persuasif dan sosialisasi kepada para pedagang. Relokasi PKL ke lokasi yang telah disediakan juga menjadi salah satu upaya jangka panjang untuk menciptakan kawasan tertib dan tertata.

“Penertiban ini kami harapkan menjadi langkah menuju solusi yang adil dan berimbang, antara kepentingan pemerintah dalam menata kota dan kepentingan pedagang dalam mencari penghidupan,” tandasnya mengakhiri.

 (fight)