TERNATE, OT - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate secara resmi menandatangani Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027.
Kesepakatan strategis ini diketok dalam Rapat Paripurna ke-8 Masa Persidangan ke-III Tahun Sidang 2026 yang berlangsung di Gedung DPRD Kota Ternate, Kamis (20/8/2026).
Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Ternate, Rusdi A. Im, serta dihadiri Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ternate. Turut hadir jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah, para Asisten, Staf Ahli, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), hingga para Camat dan Lurah.
Dalam pengantarnya, Ketua DPRD Kota Ternate Rusdi A. Im menjelaskan, penandatanganan KUA-PPAS 2027 merupakan hasil dari rangkaian pembahasan maraton dan mendalam.
Proses evaluasi telah melintasi berbagai tahapan, mulai dari tingkat internal komisi, rapat kerja bersama OPD mitra, pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dalam rapat konsultasi, hingga penajaman final antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
”Rapat hari ini merupakan wujud dari kerja-kerja DPRD dalam bentuk penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS Tahun 2027. Dengan demikian, Rancangan Kebijakan Umum Anggaran telah ditetapkan menjadi Kebijakan Umum APBD dan PPAS telah ditetapkan menjadi Prioritas Plafon Anggaran APBD Tahun Anggaran 2027,” ujar Rusdi.
Politisi Partai NasDem itu menegaskan, dokumen KUA memuat arah Kebijakan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah, sedangkan PPAS menjadi patokan batas maksimal anggaran bagi setiap Perangkat Daerah.
Dia berharap kesepakatan ini melahirkan anggaran yang benar-benar berpihak pada kebutuhan masyarakat.
“Kami berharap kesepakatan bersama ini menjadi landasan dalam penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2027 yang aspiratif karena mendengar suara rakyat, realistis karena disusun sesuai kemampuan daerah, dan adaptif karena mampu menjawab tantangan serta dinamika pembangunan,” tegasnya.
Di sela-sela fokus agenda penganggaran, DPRD Kota Ternate juga menyampaikan rasa belasungkawa dan duka cita mendalam atas musibah bencana yang menimpa masyarakat di Nusa Tenggara Timur (NTT), seraya mendoakan ketabahan bagi para korban.
Pascapenandatanganan nota kesepakatan ini, Pemkot Ternate bergerak cepat mempersiapkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) di tingkat OPD sebagai pondasi penyusunan Rancangan APBD (RAPBD) 2027.
Wali Kota Ternate, Dr H M Tauhid Soleman, menyatakan, pemerintah daerah terus mematangkan alur perencanaan anggaran agar tetap presisi dan patuh pada regulasi yang berlaku.
Penetapan plafon anggaran ini dipastikan menjadi rujukan agar penyaluran dana tepat sasaran serta selaras dengan arah pembangunan daerah.
“Setelah penyusunan dan kesepakatan KUA-PPAS selesai, langkah selanjutnya adalah penyampaian pagu indikatif anggaran kepada seluruh OPD. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) memiliki peran vital dalam mengawal dan menyampaikan tahapan ini,” jelas Tauhid usai mengikuti paripurna.
Nantinya, TAPD akan menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang RAPBD Tahun Anggaran 2027 kepada DPRD untuk dibahas kembali hingga disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) APBD resmi.
(fight)
