TERNATE, OT - Setelah membentuk tim kerja eksternal dan menggelar Focus Group Discusion (FGD) implementasi proyek perubahan (proper) Sinergitas Penertiban Retribusi Melalui Giat (kegiatan) atau disingkat "Si Batagi" reformer Mochtar langsung membentuk komunitas "Si Batagi"
Pembentukan komunitas Si Batagi, dilaksanakan di kantor Dinas Peehubungan Kota Ternate, pada Rabu (7/8/2024) yang dihadiri para juru parkir (jukir) liar pada sejumlah kawasan di Kota Ternate.
Reformer Si Batagi, Mochtar menjelaskan, untuk memaksimalkan pendapatan sektor retribusi khususnya parkir tepi jelan, Dishub melalui proyek perubahan (proper) Si Batagi akan melibatkan para jukir liar pada sejumlah kawasan yang memiliki potensi pendapatan.
Mochtar menjelaskan, pembentukan komunitas juru parkir (jukir) Si Batagi di kota Ternate bertujuan untuk:meningkatkan koordinasi dan kerjasama. "Membentuk komunitas memungkinkan juru parkir untuk saling berkoordinasi dalam menjalankan tugasnya sehingga penataan parkir menjadi lebih teratur dan efisien," kata Mochtar usai memimpin rapat pembentukan komunitas Jukir Si Batagi.
Selain itu, untuk meningkatkan profesionalisme: dalam menjalankan tugas, maka para jukir Si Batagi akan diberikan pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan tentang manajemen parkir, pelayanan kepada masyarakat, serta etika kerja.
"Jadi kita tidak hanya melibatkan mereka tetapi kita juga berdayakan para jukir liar ini menjadi bagian dari Dishub. Kita bekali mereka dengan atribut resmi, kemudian kita beri pendidikan dan pelatihan penggunaan alat," tutur Mochtar.
"Kemudian komunitas ini juga berfungsi sebagai wadah untuk membangun solidaritas dan kebersamaan di antara juru parkir, sehingga mereka dapat saling membantu dalam menghadapi tantangan pekerjaan," sambungnya.
Mochtar yang juga menjabat selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Ternate itu menambahkan, pembentukan Jukir Si Batagi juga sebagai upaya Pemerintah Kota Ternate untuk memperjuangkan hak dan kesejahteraan masyarakat.
"Karena komunitas dapat menjadi sarana untuk memperjuangkan hak-hak dan kesejahteraan juru parkir, seperti jaminan kesehatan, upah yang layak, dan perlindungan kerja sekaligus upaya untuk meminimalisiri konflik dengan pengguna jalan," tukas Mochtar.
Komunitas juru parkir juga dapat berkontribusi pada upaya penataan lalu lintas dan parkir yang lebih baik, yang pada gilirannya akan mendukung ketertiban umum dan kelancaran aktivitas di kota Ternate.
"Komunitas juru parkir di kota Ternate juga berperan penting dalam kaitannya dengan penerbitan retribusi parkir. Dengan adanya komunitas ini, pengelolaan retribusi dapat dilakukan secara lebih transparan dan efisien," ujar Mochtar.
Pembentukan Komunitas juga diharapkan dapat membantu memastikan bahwa retribusi yang dipungut sesuai dengan aturan yang berlaku dan disetor ke pemerintah daerah dengan tepat waktu.
"Ini juga membantu mengurangi potensi kebocoran pendapatan daerah dari sektor parkir, serta memastikan bahwa tarif retribusi yang dikenakan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan," terangnya.
Sejauh ini tidak kurang dari 45 jukir akan dilibatkan dalam komunitas Si Batagi yang rencananya akan disebar pada puluhan titik parkir tepi jalan yang memiliki potensi pendapatan yang cukup besar.
Dia berharap, tujuan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang atas proper Si Batagi dapat terwujud sehingga agar saat diberlakukan,
Perlu dikatahui, Kepala Dinas Perhubungan Kota Ternate, Mochtar adalah satu dari tiga pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kota Ternate yang mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XIII yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Daerah Istimewa Yogyakarta.
Sebagai salah satu syarat kelulusan pada PKN Tingkat II di Jogja, Mochtar selaku peserta Diklat harus menyelesaikan tugas Proyek Perubahan (Proper) atau inovasi.
Sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kota Ternate, Mochtar memilih Proper dengan judul 'Si Batagi" atau Sinergitas Penertiban Retribusi Melalui Giat (kegiatan).
Proper ini juga diharapkan dapat meningkatkan pelayanan melalui transformasi digital Pemerintah Smart Servis, dengan memanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi.
(fight)