TERNATE, OT - Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Ternate, Dr H. Rizal Marsaoly memimpin apel pagi di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Ternate, dalam program Rabu Menyapa (RM) pada Rabu, (22/10/2025) di halaman kantor DKP,
Apel pagi di lingkup DKP turut dihadiri, Kepala DKP, Faisal Dano, para pejabat struktural dan fungaional serta ASN DKP.
Sekda Kota Ternate, Dr H Rizal Marsaoly menyampaikan, program Rabu Menyapa, merupakaj bagian dari tugas dan fungsi kontrol atau pengawasan guna memaksimalkan kinerja-kinerja OPD.
Menurutnya, selain untuk memastikan tugas dan fungsi OPD, program Rabu Menyapa juga dijadikan sebagai ajang silaturrahmi antar ASN di lingkingan OPD.
Dalam kesempatan itu, orang nomor tiga di jajaran Pemkot Ternate juga menyampaikan tugas pokok dan fungsi DKP. "Memang, saat ini sudah ada regulasi yang mengatur sejumlah kewenangan yang awalnya melekat di DKP Kabupaten/Kota, namun saat ini, sebagian kewenangan telah dilimpahkan ke DKP Provinsi, khususnya kewenangan Perikanan Laut," tukasnya.
“Sehingga yang kita lihat sekarang ini, nelayan kita yang ada di pesisir. Maka yang menjadi tantangan ke depan, harus ada kerja-kerja kreatif dan inovatif dari DKP Kota Ternate untuk terus berinovasi,” terangnya.
Selain itu, lanjut Sekda, harus ada pemberdayaan yang dilakukan oleh DKP Kota Ternate kepada nelayan-nelayan kecil yang ada di Kota Ternate. "Karena, itu yang menjadi dasar bagi DKP untuk bisa menampung ke dalam postur APBD, misalnya pada kegiatan penyuluhan, sosialisasi dan penguatan permodalan, kepada nelayan kecil,”tegasnya.
Lebih lanjut, Sekda menelankan, pentingnya perhatian kepada para nelayan di Kota Ternate, karena keterbatasan anggaran sehingga bantuan-bantuan sektor perikanan khususnya armada tidak terlalu besar.
“Dan setiap tahun itu harus kita suport, untuk bagaimana pola-pola pemberdayaan bagi nelayan-nelayan kecil itu ada. Karena di DKP ada disertifikasi pendapatan perikanan,” tegasnya.
Sekda juga mengigatkan agar ASN di lingkup DKP tidak melakukan sekat-sekat atau ego sektoral dengan pimpinan, agar pelayanan publik tetap berjalan maksimal.
“Harus bersinergi dengan pimpinan untuk menjalankan program kegiatan bersama yang benar-benar terukur, tepat sasaran dan paling terpenting adalah transparansi kebijakan anggaran kegiatan,” pungkasnya memberi peringatan.
(fight)
