TERNATE, OT - Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate bersama Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Maluku Utara, Kamis (13/2/2025) melaksanakan Entry Meeting di aula lantai 1 Kantor Wali Kota Ternate.

Entry Meeting Pemeriksaan Interim atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Ternate tahun 2024 itu, dihadiri Wali Kota Ternate, Dr M Tauhid Soleman, Kepala BPK RI Perwakilan Maluku Utara, Marius Sirumapea beserta jajarannya, Sekretaris Daerah Kota Ternate, Dr Rizal Marsaoly, para asisten dan staf ahli Wali Kota, pimpinan OPD, para Camat se-Kota Ternate, para Kasubag Keuangan dan bendahara OPD di lingkungan Pemerintah Kota Ternate.

Kepala BPK RI Perwakilan Maluku Utara, Marius Sirumapea dalam sambutannya menyampaikan, pemeriksaan pendahuluan atas laporan Keuangan Peemerintah Kota Ternate akan berlangsung selama kurang lebih 35 hari.

Marius meminta para pimpinan OPD beserta jajaran terkait untuk mempersiapkan laporan pertanggung jawaban program dan kegiatan tahun 2024.

Pada kesempatan itu, Kepala BPK RI Perwakilan Maluku Utara Marius Sirumapea juga berharap Pemerintah Kota Ternate dapat mempertahankan  tata kelola Pemerintah karena Kota Ternate merupakan salah satu daerah dengan pengelolaan keuangan dengan status baik.

 Wali Kota Ternate Dr M Tauhid Soleman didampingi Sekretaris Daerah Kota Terante, Dr Rizal Marsaoly meminta jajarannya untuk mempersiapkan seluruh dokumen dan intens membangun koordinasi jika terdapat kendala dalam pemeriksaan.

Orang nomor satu di jajaran Pemerintah Kota Ternate ity juga meminta seluruh Pimpinan OPD beserta jajarannya untuk serius dalam pemeriksaan, "siapkan seluruh dokumen dan saling kordinasi jika ada kendala-kendala," tegas Wali Kota seraya berharap seluruh proses pemeriksaan dapat berjalan dengan lancar.

“Saya berharap apa yang telah diraih di tahun kemarin, dapat dipertahankan bahkan harus ditingkatkan," katanya.

Wali Kota Ternate dua periode ini berharap para pimpinan OPD  beserta PPK, PPTK dan Bendahara untuk stay atau berada di tempat sehingga proses pemeriksaan dapat berjalan dengan lancar, "sekali lagi siapkan seluruh dokumen, kemudian selalu berada di tempat karena BPK membutuhkan komunikasi dan koordinasi," harapnya.

 Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Ternate, Dr Rizal Marsaoly meminta seluruh OPD lebih proaktif, kooperatif dan responsif dalam menyiapkan data dan penjelasan yang dibutuhkan tim BPK selama pemeriksaan.

“Saya wanti-wanti seluruh OPD untuk lebih proaktif, apalagi tim mereka sebanyak 9 orang. Sehingga surat yang disampaikan ke BPK terhadap masing-masing OPD diharapkan siapkan dokumen pendukung demi kelancaran pemeriksaan laporan keuangan,” kata Sekda kepada sejumlah wartawan usai rapat.

Dia menyatakan, pemeriksaan ini bukan hal yang baru, karena setiap tahun BPK melakukan audit untuk pemeriksaan. "Entry meeting ini dalam rangka persiapan pemeriksaan pendahuluan selama 30 hari,” sambungnya.

Menurutnya, meski pada tahun sebelumnya Pemkot mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, namun hal-hal yang menjadi temuan di tahun kemarin diharapkan tak terulang lagi.

“Misalnya pendapatan bagi OPD pengelola PAD itu menjadi atensi saya untuk bisa membenahi OPD teknis. BPK juga minta, terutama dinas teknis yang kegiatannya didampingi oleh Kejaksaan perlu dilakukan kroscek di lapangan,” tukasnya.

Selain itu, kata dia, BPK juga menekankan LPj dana hibah bagi OPD teknis seperti Kesra dan Dispora. termasuk Kesbangpol, "ini mendapat atensi dari BPK, sehingga kami minta OPD teknis untuk mempersiapkan seluruh dokumen yang dibutuhkan tim pemeriksa BPK," tutupnya.

 (fight)