TERNATE, OT - Untuk mengoptimalkan capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2025, Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate akan memanfaatkan peran asisten dan staf ahli Wali Kota untuk membantu Sekretaris Daerah (Sekda) dalam mengawasi langsung kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pengelola pendapatan.
Upaya ini dilakukan untuk memastikan realisasi pendapatan daerah dapat dipantau secara berkala.
Sekda Kota Ternate, Dr Rizal Marsaoly, dalam sebuah wawancara baru-baru ini menyatakan, Wali Kota Ternate telah menginstruksikan agar lebih intens dalam memantau perkembangan PAD.
“Saya kemarin diminta Pak Wali supaya agak sedikit ekstra melihat PAD. Beliau meminta saya memonitoring BP2RD dan OPD-OPD pengelola pendapatan,” aku Sekda kepada sejumlah wartawan termasuk indotimur.com pada Kamis, (23:1/2025) di kantor Wali Kota.
BACA JUGA : Pemkot Ternate Pastikan TPP dan TPG Segera Dibayar
Dia menerangkan, setiap asisten dan staf ahli akan diberi tanggung jawab mengawasi sejumlah SKPD pengelola pendapatan. Para asisten dan staf ahli, akan memantau kinerja secara rutin dan melaporkan progresnya kepada Wali Kota secara berkala.
“Misalnya, Asisten I bertanggung jawab atas perhubungan dan perindustrian. Begitu pula untuk Asisten I dan Asisten III serta staf ahli. Dari situ, kita bisa melihat tren capaian. Pak Wali juga meminta laporan per dua minggu untuk mengetahui seberapa besar realisasi terhadap target yang telah ditetapkan,” ucap Sekda.
Menurutnya, langkah ini diambil menyusul kegagalan Kota Ternate dalam mencapai target PAD pada tahun 2024. Dengan begitu diharapkan target PAD tahun 2025 dapat tercapai dan mendorong peningkatan pendapatan daerah secara signifikan.
BACA JUGA : Maksimalkan Pelayanan Kesehatan, Pemkot Ternate Adakan Ambulance Laut Tahun Ini
Sebagaimana diketahui, realisasi PAD Kota Ternate tahun 2024 hingga bulan Desember tidak mencapai target.
Berdasarkan data realisasi dari Badan Pengelolan Pajak dan Retribusi (BP2RD) Kota Ternate target PAD ditetapkan sebesar Rp170 miliar (Rp170.060.000.000).
Sementara total realisasi dari 5 item PAD yaitu pajak daerah, pajak barang dan jasa tertentu (PBJT), retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan atau HPK, dan lain-lain PAD yang sah hanya capai Rp100 miliar (Rp100.795.910.191,44).
(fight)
