TERNATE, OT - Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate memastikan jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya warga kurang mampu, tetap berjalan optimal.

Kepastian ini diraih setelah Pemkot Ternate dan BPJS Kesehatan Wilayah Maluku Utara menyepakati skema pembayaran kelanjutan program Universal Health Coverage (UHC).

Kesepakatan tersebut dicapai dalam rapat koordinasi yang melibatkan Dinas Kesehatan, Bapelitbangda, BPKAD Kota Ternate, serta pimpinan BPJS Kesehatan setempat.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Ternate, Dr Rizal Marsaoly, menjelaskan, skema pembayaran yang disepakati meliputi pelunasan sisa tunggakan secara bertahap, pembayaran iuran berjalan, hingga pengalokasian anggaran pada APBD tahun berikutnya.

"Meskipun di tengah keterbatasan kondisi keuangan, kami dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) selalu berusaha agar hak-hak masyarakat miskin yang membutuhkan layanan kesehatan dapat terpenuhi. Ini merupakan komitmen Pak Wali Kota untuk menjadikan sektor kesehatan sebagai prioritas utama," tegas Rizal.

Berdasarkan data Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Ternate, total sisa kewajiban yang akan dicicil secara bertahap mencapai sekitar Rp12 miliar.

Sebagai bentuk keseriusan, Pemkot Ternate juga telah menandatangani surat komitmen resmi yang dikirimkan ke BPJS Kesehatan Pusat untuk menjamin keberlanjutan kerja sama.

Langkah ini diambil guna mempertahankan predikat Universal Health Coverage (UHC) di Kota Ternate, sehingga seluruh warga dapat terus mengakses layanan kesehatan gratis secara merata tanpa kendala administratif.

 (fight)