TERNATE, OT - Pemerintah Kota Ternate menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan di Ternate Barat.
Kegiatan yang dibuka Asisten II Setda Kota Ternate, Taufik Djauhar yang mewakili Wali Kota Ternate itu, turut dihadiri Camat Ternate Barat, para Lurah se-Kecamatan Ternate Barat, para delegasi peserta Musrembang serta tamu undangan lainnya.
Camat Ternate Barat, Hamid Muhammad dalam laporannya menyampaikan, Musrenbang yang saat ini dilaksanakan bukan sekadar agenda tahunan,tetapi menjadi titik awal untuk memastikan bahwa setiap rencana benar-benar untuk menjawab kebutuhan masyarakat.
Dikatakan Camat, tema Musrenbang tahun ini, "Peningkatan kualitas pelayanan publik, infrastruktur dasar pada wilayah BAHIM, kemudahan dan keadilan dalam memperoleh energi,serta optimalisasi jaminan perlindungan pekerja rentan"
Tema ini, lanjut Camat mengingatkan kita bahwa pembangunan bukan hanya tentang membangun fisik, tetapi juga tentang menciptakan kesejahteraan, akses yang lebih mudah, serta keadilan bagi seluruh masyarakat, termasuk mereka yang paling rentan.
Sebagai pemangku kepentingan di Kecamatan Ternate Barat, lanjut Camat, pihaknya memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa rencana yang telah disusun dapat direalisasikan dengan baik, untuk mewujudkan pembangunan yang lebih baik di kecamatan ini.
"Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Musrenbang ini. Semoga apa yang telah dipaparkan hari ini menjadi langkah nyata dalam menciptakan Kecamatan Ternate Barat yang lebih maju, lebih sejahtera dan lebih berdaya," harapnya.
Camat Ternate Barat, Hamid Muhammad juga berharap, usulan-usulan yang diramu dari tingkat Kelurahan merupakan kebutuhan mendesak masyarakat dan akan memberi dampak postif bagi pembangunan daerah.
"Semoga hasil Musrenbang ini dapat menjadi landasan yang kuat dalam menyusun perencanaan pembangunan Kecamatan Ternate Barat yang lebih maju, sejahtera dan berdaya saing," pungkas Camat.
Dalam Musrembang tingkat Kecamatan di Ternate Barat, ada 42 usulan pada bidang ekonomi dan sumber daya alam.
Sementara pada bidang infrastruktur dan kewilayahan, terdapat 79 usulan, sedangkan pada bidang pemerintahan dan pembangunan manusia terdapat 61 usulan, termasuk rehabilitasi kantor Lurah Togafo,Takome dan Tobololo.
(fight)
