TERNATE, OT - Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2020 oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Maluku Utara.
Untuk Kota Ternate LHP BPK diterima langsung oleh Ketua DPRD Kota Ternate, Muhajirin Bailussy dan Wali Kota Ternate M.Tauhid Soleman.
Dalam catatan BPK-RI Perwakilan Malut, WTP yang diterima Pemkot Ternate tahun 2020 merupakan WTP yang ketujuh sejak tahun 2014 secara berturut-turut.
Kepala BPK-RI Perwakilan Malut Hermanto mengatakan, 10 kepala daerah dan ketua DPRD di Maluku Utara yang menerima LHP masing-masing, l Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan, Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, Kabupaten Kepulauan Sula dan Kabupaten Pulau Taliabu.
"Berdasarkan hasil pemeriksaan atas LKPD tahun 2020 pada 10 kabupaten/kota, BPK memberikan opini WTP atas LKPD Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan, Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, Kabupaten Kepulauan Sula serta opini tidak menyatakan pendapatan (TMP) atas LKPD Kabupaten Pulau Taliabu," kata Hermanto.
Sementara itu, Wali Kota Ternate, M Tauhid Soleman dalam sambutannya mengatakan, opini WTP bagi Kota Ternate merupakan WTP ketujuh kalinya, sejak diterima WTP pertama tahun 2015 atas LKPD 2014.
Kata Tauhid, laporan keuangan merupakan salah satu bentuk akuntabilitas atau pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pelaksanaan APBD sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang Undang.
Kata dia, BPK telah melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan Pemkot tahun anggaran 2020 yang diawali dengan pemeriksaan intern dan dilanjutkan dengan pemeriksaan substantif.
"Kami menyadari meskipun laporan keuangan Pemkot 2020 memperoleh opini WTP, namun dari hasil pemeriksaan BPK masih ditemukan beberapa kelemahan baik ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku maupun kelemahan sistem intern, kelemahan dan kekurangan yang ditemukan akan diperbaiki dan ditindaklanjuti," kata Tauhid.
Orang nomor satu di jajaran Pemkot Ternate itu memastikan, segera menindaklanjuti temuan dua semester, sebagai upaya mempertahanankan opini WTP dari BPK-RI perwakilan Malut.
"Jadi hari ini Kota Ternate, mendapat dua katgori yang pertama WTP dan dapat menindaklanjuti temuan 2020 dalam waktu 60 hari, sehingga predikat terbaik ini kedepan dapat di pertahankan," ungkap Tauhid.
Mantan Sekda Kota Ternate itu menambahkan, pengelolaan sistem keuangan Pemkot Ternate saat ini, akan dilakukan penyesuaian dalam sistem SPID yang selama ini masih ada kendala-kendala teknis.
Meski.demikian, Tauhid memastikan Pemkot terus berupaya agar OPD mampu memahami dan melaksanakan sistim tersebut.
"SIPD sangat rumit, tetapi kita akan upayakan agar bisa dipahami, mekanisme SIPD yang berlaku di semua tingkatan pemerintahan," jelasnya
Soal pendampingan BPK, Tauhid mengaku pihaknya akan dalam posisi terus melakukan konsultasi-konsultasi. "Kerana pihak BPK ini sebagai lembaga audit eksternal, sehingga tak ada salahnya melakukan langkah-langkah konsultasi, seperti meminta saran dan pendapat dari BPK," akunya.
Lanjut Tauhid, Pemkot juga berkomitemen dan berupaya untuk menyelesaikan rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK termasuk hasil temuan tahun sebelumnya yang belum selesai.
"Kami berupaya mencari solusi terbaik dan efektif agar rekomendasi hasil pemeriksaan yang berkaitan temuan kerugian keuangan negara atau daerah agar segera ditindaklanjuti," tukasnya.
Tauhid juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada mantan Wali Kotq Ternate serta seluruh jajaran Pemkot Ternate yang telah bekerja keras sehingga tahun ini Pemkot Ternate kembali meraih opini WTP.
"Pemkot juga menyampaikan terima kasih kepada mantan Wali Kota Ternate, kepada seluruh OPD dan jajaran yang telah bekerja keras sehingga Ternate masih mempertahankan opini WTP, ini merupakan hasil kerja seluruh jajaran pemerintah," tutup Tauhid.
(fight)
