TERNATE, OT - Selasa (3/8/2021), genap 100 hari kepemimpinan Wali Kota M Tauhid Soleman dan Wakil Wali Kota, Jasri Usman setelah dilantik Gubernur Maluku Utara pada Senin (26/8/2021) lalu di Sofifi.

Pasca dilantik, kepala daerah yang diusung partai NasDem dan PKB itu langsung menetapkan program 100 hari kerja sebagai pijakan awal membangun Kota Ternate.

Dalam peogram 100 hari kerja pasangan yang identik dengan jargon TULUS itu menetapkan 5 5 masalah mendasar yang harus segera direspon sebagai "Pijakan Awal" memotivasi perangkat daerah atau OPD untuk mencapai RPJMD.

Wali Kota Ternate M Tauhid Soleman dalam keterangan resminya menyampaikan, program 100 hari kerja merupakan upaya pemerintah dalam menilai OPD mana yang merespon dan konsisten mewujudkan visi misi wujudkan Ternate yang Mandiri dan Berkeadilan atau Ternate ANDALAN. 

Kata dia, ada 5 program yang dijadikan pemantik awal dalam membangun Ternate menuju Ternate ANDALAN, diantaranya, Penanganan covid-19, Pemulihan ekonomi, Penanganan sampah, Penanganan air bersih serta Kota inklusif untuk distabilitas. 

Menurutnya, beberapa kebijakan dari 5 program tersebut diatas sudah terlaksana melalui beberapa OPD terkait, baik itu secara teknis di lapangan maupun ketersediaan dukungan regulasi. "Kami akui dan menyadari betul bahwa masih terdapat beberapa kekurangan dan kelemahan d ilapangan dalam mengimplementasi program diatas" ujar Tauhid di hadapan sejumlah wartawan di kantor Wali Kota.  

Dikatakan, keberlanjutan dari pelaksanaan program program prioritas 100 hari kerja tersebut, sudah terakomodir secara aspiratif, sistematis dan terencana dalam RPJMD Kota Ternate 2021-2026, dengan telah melewati beberapa tahapan kaidah perencanaan, yang kemudian akan terimplementasi melalui program dan kegiatan OPD dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya.  

Berikut ini, pencapaian dari 5 program 100 hari kerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ternate, sejak dilantik pada 26 April 2021 sampai dengan 3 Agustus 2021 :

1. PENANGANAN COVID-19 

Terhitung update data 2 Agustus 2021. 2. 276 naik 10 orang yang terupdate data positif covid-19 terjadi kenaikan walaupu tidak segnifikan. Sedangkan kesembuhan sebesar 2.410, naik angka kesembuhan 12 orang. Sedangkan update yang meninggal karena covid 19 yakni 69.  Sedangkan update untuk karantina sebesar 247, kontak erat 392, dan suspek dirawat 12. Sedangkan grafik positif dari bulan April sebanyak 24 dan Mei naik menjadi 26 orang hingga Juni naik menjadi 202 dan pada puncak bulan Juli 1012 dan pada Agustus mengalami penurunan 16 kasus.  

Selain itu, update vaksinasi sebagai bentuk dari 100 hari program kerja yang telah dilaksanakan seefesien mungkin antara lain:  

• Pada tahap vaksin pertama SDM Kesehatan 112,8% (1.880) tahap kedua 91,5% (1.524)
• Petugas Publik vaksinasi pertama 54,3% (12.514), tahap vaksin kedua 34,6% (7.983)
• Lansia pada vaksin pertama 7.8% (809), pada vaksin tahap kedua 6,1% (577)
• Masyarakat umum & Rentan 11,5% (11, 049), pada vaksin tahap kedua 1,3% (1,300)
• Remaja 1,7% (340), pada vaksin tahap kedua

2. PEMULIHAN EKONOMI  

• Memfasilitasi bantuan penerima dari program BPUM bagi UMKM yang terakomodir 3.000 orang pelaku usaha melalui perbankan dari bulan Mei hingga bulan juli 2021.
• Memfasilitasi bantuan hibah wirausaha bagi pemula sebanyak 65 orang dengan asumsi masing-masing pelaku usaha mendapatkan Rp. 7.000.000 per/orang, progam ini diarahkan sebagai bagian bentuk penguatan ekonomi.
• Memfasilitasi 750 0rang pelaku UMKM pada kegiatan pendampingan dan peningkatan kapasitas digitalisasi dan manajemen untuk meningkatkan pengembangan UMKM menuju active selling pada bulan juli hingga desember tahun 2021.
• Memulai pendataan konsep program warung mama untuk mendorong industry kreatif (UMKM/IKM) pada bulan juni yang nanti dilaksanakan programnya pada tahun kedua RKPD 2022.   

3.  PENANGANAN SAMPAH 

Program 100 hari kerja terkaitr persolan ini, masih butuh pembenahan, akan tetapi bukan tidak sama sekali progress program 100 hari kerja ini tidak berjalan, tetapi ini adalah proses dalam penuntasan masalah dengan mencari tahu titik cela permasalahan dan mulai merencanakan sesuai dengan apa yang telah dituangkan dalam dokumen RPJMD 2021-2026 hingga pelaksanaan program RKPD tahun pertama hingga tahun kedua.  berikut progress yang telah dilaksanakan pada 100 hari kerja. 

• Pemanfaatan Trans Depo untuk melayani Bastiong Karance, talangame & sekitarnya
• Pembersihan jalan-jalan protokol dan kompleks perumahan.
• Pembersihan tempat rekreasi/wisata, serta sentra pasar higienis dan Bastiong
• Menggalakkan Jumat bersih dengan kelurahan
• Penambahan jadwal pengangkutan sampah untuk truk yg biasanya 1 kali angkutan menjadi 3 kali dlm sehari
• Penambahan viar di Bastiong serta penambahan container
• Pengarahan pada tim satgas mulai pukul 07.00-12.00 Dan 14.00- 19.00 tugasnya mengangkat sisa yang tidak teratasi oleh truk secara rutin.
• Membentuk tim pengawasan di masing-masing ke kecamatan.
• Melaksanakan pembersihan kota pada hari-hari besar keagamaan seperti lebaran (mulai pukul 20.00 - 03.00 Wit)
• Pembenahan serta penataan TPA dero-dero    
• Penambahan bantuan armada (Truk Sampah) dari stakeholder 

Adapun beberapa hambatan yang akan terus dibenahi setelah 100 hari kerja yang nanti langsung dilanjutkan dalam program RKPD 2022, yang merupakan implementasi tahun kedua RPJMD kota Ternate, sebagai pijakan dan cantolan pelaksanaan RKPD setiap tahunnya. hambatan tersebut antara lain:

1. Kurangnya armada pengangkutan
2. Kurangnya kendaraan represntatif roda 3 (viar) untuk melayani lorong/gang  
3. Penambahan BBM bagi setiap angkutan karena 3 kali dalam sehari.
4. Penambahan kerusakan viar yg blom termuat dlm anggaran serta BBM
5. Kerusakan alat berat utk melayani pembenahan TPA.
6. Kurang adanya kesadaran masyarakat membuang sampah
7. Kurangnya kepedulian camat & lurah utk memberikan arahan kepada masyarakat  tentangg sampah.
8. Masih terjadi pembuangan sampah yg bukan  sampah rumah tangga di setiap TPS
9. Perlunya penambahan tim satgas.
10. Gaji buruh sampah serta sopir dan penebang pohon yang masih dibawah standar.
11. Masih minimnya anggaran spare part dan suku cadang.
12. kurangnya APD untuk petugas sapu jalan, sopir dan petugas pengangkut sampah serta petugas penebang pohon. 13.Kesadaran untuk pengawasan sampah laut hasil dari limbah sampah daratan Adapun peluangnya antara lain:  

• kebersihan kota berangsur-angsur membaik dari bulan april hingga akhir juli dengan kesadaran masyarat secara terpadu yang akan dikontrol langsung oleh perangkat kelurahan hingga kecamatan.
• Penerapan sistem pengangkutan yang terencana serta pengawasan terhadap titik-titik rawan pembuangan sampah yang tadinya tidak terangkut, sekarang sudah berangsur membaik
• Potensi penerapan pengeoloaan secara partisipatif dan inovatif. 

4. PENANGANAN AIR BERSIH 

1. Terhitung perbaikan kebocoran bulan mei s/d juni. yang dihimpun dalam data dari PDAM kota Ternate.
2. Terhitung tanggal 3 mei 2021. jumlah kesuluruhan kebocoran dibulan juni yang suda diperbaiki sebanyak 46 titik bocor. akan tetapi hasil patroli air dideteksi kebocoran 25 titik.  
3. Terhitung 1 juni sampai 22 juni 2021. jumlah kebocoran dibulan juni yang sudah diperbaiki sebanyak 50 titik bocor. hasil patroli air terdeteksi kebocoran 30 titik.
4. lanjut pada bulan juni dari tanggal 23 - 31 juni 2021 (perbaikan kebocoran bulan juni 201). laporan pengaduan warga 36 titik, hasil patroli 25 titik, total 61 titik.
5. sedangkan perbaikan kebocoran bulan juli sampai 20 juli 2021, pipa trasmisi/distribusi. laporan pengaduan warga 65 titik, hasil patroli 25 titik, total 87 titik.
6. lanjut perbaikan kebocoran 21 Juli s/d 2 agustus 2021. laporan pengaduan warga 107 titik, hasil paroli 37 titik, dn totalnya 144 titik.
7. Penambahan satu titik sumur BOR yang terletak di kelurahan Marikrubu, sebagai solusi dari masalah pelayanan air bersih untuk ketersedian jaringan  pada daerah ketinggian dan Maliaro bagian barat. 

Pada hakikatnya, permasalahan air bersih ini masih terus mengalami proses perbaikan, pada titik-titik jaringan yang selama ini belum terlaksana dengan baik, akan tetapi dengan 100 hari kerja inilah mengetahui roadmap untuk menentukan arah solusi kedepan semakin efektif dan terencana.

5. KOTA INKLUSIF UNTUK DISABILITAS  

Capaian 100 hari kerja untuk item kota inklusif bagi penyandang disabilitas telah digenjot melalui Dinas Sosial. Kota Inklusif adalah program 100 hari kerja Walikota Ternate yang memiliki makna untuk menjadikan Kota Ternate sebagai Kota yang ramah terhadap semua orang. Baik anak-anak, orang dewasa, lansia maupun kaum disabilitas sebagai bagian dari Implementasi Ternate Andalan. 

Konsentrasi program Kota Inklusif lebih diarahkan untuk kaum disabilitas sesuai dengan kesepakatan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI). Bahwa daerah harus menjadikan Kota yang ramah terhadap kaum disabilitas, karena disabilitas memiliki hak yang sama dalam memperoleh pelayanan dan perlindungan negara. 

Berkaitan dengan upaya menjadikan Kota Inklusif, maka Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ternate telah menetapkan Kota Inklusif dalam program 100 kerja dengan menetapkan beberapa program kegiatan yang melibatkan beberapa OPD terkait untuk mendorong ketercapaian Kota Inklusif terhadap kaum Disabilitas. diantaranya adalah. Pertama, penyediaan Interpreter/Bahasa Isyarat pada Kegiatan Resmi Pemerintah Kota Ternate. Melalui surat Kepala Bappelitbangda Nomor 050.13/262/Bapp-KT/2021 tertanggal 27 Mei 2021 perihal Penyedia Interpreter/Bahasa Isayarat yang ditujukan ke Dinas Sosial untuk penyediaan interpreter/bahasa isyarat pada kegiatan resmi pemerintah Kota Ternate, kegiatan Ini telah dilaksanakan pada acara pembukaan STQ tingkat Provinsi Maluku Utara dimana Kota Ternate sebagai tuan rumah pelaksanaan STQ.   

Kemudian, Surat KPKNL Ternate Nomor : S-240/WKN.16/KNL.04/2021, tertanggal 06 Juni 2021 perihal Pembukaan Pelatihan Bahasa Isyarat Reguler. Kegiatan ini dilaksanakan oleh KPKNL dengan melibatkan peserta hampir 40 OPD dilingkup Pemerintah Kota Ternate. Kegiatan ini sangat berkaitan dengan program Kota Inklusif yang ramah terhadap Disabilitas dan target utama setiap OPD minimal memiliki 1 orang interpreter/bahasa isarat yang mampu memberikan pelayanan kepada disabilitas. 

Kegiatan pelatihan tersebut dilaksanakan dalam selama 6 bulan dengan penentuan waktu 1 bula 4 kali pertemuan. Hasil yang dicapai dari kegiatan sebagian peserta sudah mampu berkomunikasi dengan menggunakan bahasa isarat. 

Kedua, Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan yang ramah Disabilitas Melalui surat Sekretaris Daerah Kota Ternate Nomor : 005/144/2021 tertanggal 27 Mei 2021 perihal Pemberitahuan. Surat ini ditujukan pada Kepala Dinas, Badan, Bagian dilingkup Pemerintah Kota Ternate, Para Camat dan Lurah dalam Wilayah Kota Ternate, BUMN, BUMD, Perbankan dan Fasilitas Layanan Umum lainnya.  

Surat ini dimaksudkan untuk melaksanakan beberapa kebutuhan yang dibutuhkan oleh disabilitas. Diantaranya, Penyediaan lokasi parker khusus disabilitas pada kantor dan pusat layanan umum. Penyediaan akses jalan, sarana dan prasarana lainnya yang ramah disabilitas pada kantor dan pusat layanan umum. Penyediaan tempat duduk khusus disabilitas pada pusat-pusat pelayanan umum. Serta Penyediaan stiker/papan informasi terkait aksesibilitas penyandang disabilitas pada pintu masuk kantor maupun pusat layanan umum. 

Implementasi penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan terhadap disabilitas telah dilaksanakan di beberapa OPD pelayanan seperti Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan, DPMPTSP, Kantor Camat Selatan, dah Kantor Camat Utara. Sedangkan OPD lainnya dalam pembenahan dan sebagiannya akan dilaksanakan di tahun 2022.  

Ketiga, penyediaan akses pendidikan bagi disabilitas. Implementasi kegiatan penyediaan akses pendidikan bagi disabilitasi ditetapkan melali Surat Keputusan Walikota Ternate Nomor : 69/IL1/KT/2021 tentang Penetapan Satuan Pendidikan Umum Pada Jenjang Pendidikan Dasar Dalam Daerah Kota Ternate Sebagai Pilot Project Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.  

Ini telah dilaksanakan melalui Launcing oleh Walikota Ternate dihadiri PKK, dan Kepala OPD dilingkup Pemerintah Kota Ternate pada SD Negeri 6 Kota Ternate. Ada 14 sekolah yang dijadikan sebagai pilot projek dalam Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif. Yakni, SD Islamiyah 5 Kota Ternate, SD Negeri 30 Kota Ternate, SMP Negeri 3 Kota Ternate SMP Negeri 4 Kota Ternate, SD Negeri 6 Kota Ternate, SD Negeri 18 Kota Ternate, SD Pertiwi 1 Kota Ternate, SMP Negeri 1 Kota Ternate, SD Negeri 50 Kota Ternate, SD Negeri 39 Kota Ternate, SMP Negeri 2 Kota Ternate, SD Negeri 70 Kota Ternate, SD Negeri 65 Kota Ternate, dan SMP Negeri 13 Kota Ternate.

 (fight)