TERNATE, OT – Dinas Kebudayaan Kota Ternate dan Pusat Studi Kebudayaan dan Kepariwisataan (PSKKp) Universitas Khairun (Unkhair) menggelar diskusi terpumpun (FGD) dalam rangka penyusunan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Kota Ternate bertemoat di aula Dinas Kebudayaan Ternate, Kamis (4/9/2025). 

Hadir dalam diskusi tersebut sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berhubungan langsung dengan tujuh dimensi kebudayaan yang menjadi indikator pembangunan kebudayaan, diantaranya, Dinas Pariwisata, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dinas Koperasi dan UMKM, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Dinas Sosial, dan Bappelitbangda. Agenda tersebut turut dihadir Ketua Komisi III DPRD Kota Ternate, M. Syaiful.

Diskusi diawali dengan pemaparan materi oleh ketua tim penyusunan IPK Kota Ternate, Hudan Irsyadi, kemudian dilanjutkan dengan pembobotan dari sejumlah OPD dan DPRD yang hadir. 

Saat membuka diskusi, Kepala Dinas Kebudayaan Kota Ternate, Muslim Gani, mengaku penyusunan IPK ini baru pertama dilakukan.

Untuk itu, baginya kegiatan ini sangat penting karena bisa menjadi bahan dasar untuk mengetahui seberapa jauh pembangunan kebudayaan di Kota Ternate.

 “Saya inginkan data yang objektif dari bapak/ibu dari Dinas sehingga kelemahan dan kekuatan kebudayaan di Ternate dapa diketahui dan ditindaklanjuti oleh pemerintah,” ujar Muslim.

Menyambung pernyataan tersebut, Ketua Komisi III DPRD kota Ternate, M. Syaiful menyayangkan beberapa OPD tekhnis yang tidak hadir padahal menurutnya kegiatan penyusunan IPK ini sangat penting.

“Kajian untuk indeks ini sangat penting tapi saya lihat beberapa OPD tidak hadir. Pemajuan kebudayaan itu hal yang penting,” tegasnya. Ujung tombak ekonomi di Ternate, lanjut Saiful, adalah kebudayaan dan pariwisata.

Dia menambahkan, Kota Ternate tidak memiliki potensi lain seperti tambang yang dimiliki daerah lain. Andalan kota Ternate hanyalah ada pada bidang kebudayaan dan kepariwisataan sehingga hal ini perlu diseriusi.

Dia turut menyentil anggaran kebudayaan yang menurutnya sangat kecil. “Dari sisi anggaran di Dinas Kebudayaan ini masih kurang sehingga perlu ada pengembangan,” katanya. 

Sejumlah OPD yang hadir juga secara bergilir memberikan berbagai keterangan dan saran yang dibutuhkan untuk kelengkapan data IPK Kota Ternate.

Sejumlah masukan yang nantinya akan menjadi catatan dalam pembobotan diantaranya, Kadis Pariwisata dan delegasi dari sejumlah OPD tekhnis seperti Bappelitbangda, PUPR, Dinas Sosial, dan DP3A.

 (fight)