TERNATE, OT - Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate berencana melakukan perampingan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai opsi penghematan anggaran setelah pemerintah pusat mengurangi dana Transfer Ke Daerah (TKD) pada tahun 2026 mendatang.

Langkah ini diharapkan mampu menghemat anggaran hingga Rp30 miliar serta memaksimalkan kinerja birokrasi.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Ternate, Dr H Rizal Marsaoly, mengatakan rencana perampingan OPD akan segera diajukan ke DPRD melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) untuk tahapan penyusunan peraturan.

“Prinsipnya, walau struktur organisasi dibuat ramping, tetapi fungsi dan efektivitas tetap luas. Konsepnya adalah bagaimana birokrasi ini bisa lebih efisien dan berorientasi pada peningkatan pendapatan daerah,” kata Sekda di Ternate.

Dia menjelaskan, beberapa OPD yang rencananya akan dimarger (gabung) antara lain Dinas Pertanian dan Dinas Perikanan, Dinas Perindag dan Dinas Koperasi, Dinas Pariwisata dengan Dinas Kebudayaan, Dinas Kesehatan dan DPPKB serta OPD serumpun lainnya.

Selain OPD, Pemkot Ternate juga berencana menggabungkan sejumlah Bagian di Sekretariat Daerah (Setda) Kota Ternate. Meski demikian, opsi ini masih dikaji efektivitasnya.

Menurutnya, dari simulasi yang telah dibuat, kebijakan penggabungan OPD, Pemkot Ternate bisa menekan anggaran sebesar Rp30 miliar, "efisiensi yang bisa didapat dari perampingan ini mencapai sekitar Rp30 miliar, ini dapat dialihkan untuk optimalisasi belanja publik prioritas,” ujar Sekda.

Dia menjelaskan, kebijakan ini merupakan bagian dari strategi Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk memperkuat struktur birokrasi tanpa mengurangi kualitas pelayanan.

"Konsepnya, miskin organisasi, tetapi kaya fungsi, sehingga program dan kegiatan lebih efesian dan terukur," tukasnya.

“Targetnya, tahun 2026 perampingan ini sudah mulai diberlakukan agar birokrasi kita lebih adaptif dan efektif,” sambung Sekda.

 (fight)