TERNATE, OT - Pemerintah Kota Ternate melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) secara resmi telah mengusulkan formasi untuk pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2023.
Data yang dihimpun indotimur.com menyebutkan, sedikitnya ada 400 tenaga PPPK yang telah diusulkan Pemkot Ternate ke pemerintah pusat melalui Kemempan RB.
Jumlah ini terdiri ratusan formasi yang terbagi ke dalam beberapa jabatan termasuk diantaranya, formasi bidang tata ruang jalan dan jembatan, bangunan, perencanaan, pranata komputer, perikanan, pertanian, penyusun peraturan perundang-undangan, lingkungan hidup, ketahanan pangan, tata laksana kearsipan dan formasi bidang teknologi informasi.
Selain formasi-formasi tersebut, Pemkot Ternate juga mengusulkan perekrutan PPPK untuk tenaga teknis non sarjana atau lulusan SMA dan SMK serta D3.
BACA JUGA : Pemkot Ternate Usul 400 Tenaga PPPK Tahun Ini
Kepala BKPSDMD Kota Ternate, Samin Marsaoly menyebutkan, Pemkot Ternate melalui BKPSDMD Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi telah mengusulkan 400 tenaga PPPK untuk pengadaan ASN melalui seleksi PPPK tahun ini.
Samin menyebut, usulan tersebut telah disampaikan ke pemerintah pusat secara online melalui aplikasi e-Formasi.
"Kita sudah mengusulkan PPPK melalui e-Formasi dengan jumlah sebanyak 400 orang yang dikhususkan pada seleksi PPPK, karena Pemkot tidak mendapat alokasi CPNS," kata Samin, Jumat (23/6/2023) di kantor Wali Kota Ternate.
Dia mengaku, pada usulan pengadaan PPPK untuk Kota Ternate tahun ini, terdapat formasi non-sarjana atau SMA, "kita juga telah mengusulkan beberapa formasi non-sarjana atau SMA pada beberapa formasi termasuk tenaga pemadam kebakaran," urai Samin seraya menyebut selain lulusan SMA Pemkot juga mengusulkan formasi untuk D3 dan S1.
Dijelaskan, kuota tenaga teknis secara keseluruhan sebanyak 136 formasi. Dari jumlah ini, kuota dengan kualifikasi pendidikan SMA dan SMK (berbagai jurusan) sebanyak 65 orang yang terbagi dalam 10 jabatan.
Meski demikian, Samin mengaku, belum dapat memastikan berapa kuota dan formasi yang disetujui pemerintah pusat, "karena ini baru bersifat usulan, tetapi kita berharap usulan ini dapat diakomodir, sehingga bisa mengurangi jumlah honorer terutama yang sudah masuk dalam kategori prioritas," harap Samin mengakhiri.
(fight)
