SOFIFI,OT- Panitia Kerja (Panja) DPRD provinsi Maluku Utara, meminta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) segera memberikann data Aparatur Sipil Negara (ASN) dari tahun 2017 hingga 2018.

Hal ini disampaikan, ketua Panja DPRD Malut, Sahril Tahir pada Indotimur.com, Senin (20/8/2018). Kata dia, rapat bersama BKD terkait dengan pembahasan masalah kepegawaian, mulai jumlah pegawai sampai dengan tunjangan penghasilan pegawai, yang selama ini menjadi polemik.

"Kami minta BKD menyiapkan data pegawai dari 2017-2018, serta melampirkan SK Gubernur terkait TPP, paling lambat besok sudah diterima, sehingga secepatnya dibahas,"kata ketua panja.

Dijelaskan, yang selama ini masalah TTP selalu saja ada keterlambatan dalam pembyar, tapi dalam laporan keuangan 100 persen TTP telah dibayarkan.

"Ada laporan dari  pegawai, mereka menerima TPP  hanya dua bulan, tiga bulan bahkan ada yang lima bulan. Apalagi pembahasan APBD Perubahan 2018, maka perlu adanya koordinasi di BKD,"tutur politisi Gerindra ini.(al)