TERNATE, OT- Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Maluku Utara (Malut), menilai koordinasi antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) dengan 10 kabupaten dan kota di Malut sangat lemah.

Buktinya, beberapa rangkaian kegiatan hingga puncak perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) provinsi Malut ke 20 tidak dihadiri oleh bupati dan wali kota di provinsi Malut, hanya satu bupati dan satu wali kota, yakni Bupati Halmahera Tengah (Halteng) Edy Langkara dan Wali Kota Tidore Ali Ibrahim.

“Dua kali kegiatan yang digelar Pemprov Malut dalam rangka HUT ke-20, bagi KNPI Malut justru tidak menggembirakan. Kegiatan pertama yakni dialog yang dihadiri juga oleh gubenur, malah tidak ada kepala daerah kabupaten dan kota yang hadir. Pemkab Halbar hanya mengutus salah satu asistennya, pemkab/pemkot lain memilih tidak hadir,” kata Ketua KNPI Malut, Irman Saleh, Minggu (13/10/2019).

Mirisnya lagi kata Irman, acara puncak HUT provinsi pada Sabtu, (12/10/2019) dari 20 kabupaten dan kota tampak hadir hanya Bupati Halteng Edylangkara dan Wali Kota Tikep Ali Ibrahim.

“Bagi KNPI, koordinasi antara Pemprov dan Pemkot serta Pemkab sangat penting, salah satunya sinkronkan arah pembangunan. Jika hubungan pemprov dan pemkab/pemkot tidak baik, jangan berharap pembangunan akan baik,” ujar ketua KNPI.

Atas dasar itu, KNPI sarankan gubernur untuk maksimalkan koordinasinya ke bupati dan walikota. Namun, bupati dan wali kota juga tidak harus egois.

Selain itu, DPRD Provinsi juga harus perkuat fungsinya, jangan hanya target titip proyek di OPD. Sebab, kinerja pemprov akan baik atau buruk, penentunya termasuk wakil rakyat.

“DPRD harus maksimal fungsinya, dengan begitu pimpinan SKPD akan bekerja sungguh-sungguh, salah satunya demi tercapainya target PAD,” tutur Irman.

Irman menambahkan, gubenur, DPRD dan pimpinan OPD harus buka diri, jangan alergi kritik. Maksimalkan koordinasi dengan stakeholder, karena orang-orang yang di luar pemerintahan, termasuk akademisi tentu miliki keinginan besar untuk berkontribusi terhadap pembangunan daerah.(red)