HALBAR, OT - Merespon kebjikan Istana dalam pemangkasan anggaran Transfer Ke Daerah (TKD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Barat (Halbar) akan mengandalkan OPD pengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai ujung tombak.
Menghadapi kebijakan pemangkasan dana TKD, Bupati Halbar, James Uang, menegaskan harus diantisipasi dengan langkah-langkah strategis, terutama bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Data yang dikantongi indotimur.com menyebutkan, pemangkasan anggaran oleh Pemerintah pusat ke Kabupaten Halbar pada tahun depan (2026) mencapai Rp203,9 miliar dari sember DBH (Dana Bagi Hasil), DAK (Dana Alokasi Khusus) termasuk DAU (Dana Alokasi Umum)-mandatori.
"Kondisi begini, seluruh OPD pengelola PAD putar otak cari duit. Karena harus ada langkah antisipasi menutupi pemotongan itu, kalau tidak, tentu banyak program terganggu di tahun depan," ucap James, pada Selasa (30/9/2025) di Jailolo.
Menurutnya, dana sebesar Rp203,9 miliar yang dipangkas sangat signifikan. Dampaknya akan langsung terasa dan mempengaruhi program-program prioritas yang telah dicanangkan sebelumnya.
Untuk itu, dia menyatakan, Pemerintah daerah perlu segera merumuskan kebijakan penyesuaian anggaran.
"Berdasarkan pengurangan ini, kita akan merumuskan kebijakan APBD tahun 2026 untuk melihat program mana saja yang tetap dijalankan sesuai dengan prioritas pembangunan," katanya
Bupati mengatakan, kebijakan pemotongan dana transfer dari pusat bukan hanya terjadi di Halmahera Barat, melainkan berlaku seluruh daerah, Kabupaten/Kota di Indonesia.
Disebutkan, Pemerintah pusat mengarahkan sebagian besar anggaran mendukung program strategis nasional, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Sekolah Rakyat, yang menjadi program prioritas Presiden RI.
"Ini kebijakan pemerintah pusat agar pemotongan dana itu bisa membiayai program strategis nasional seperti makan bergizi gratis (MBG), sekolah rakyat, dan lain sebagainya yang diprogramkan pemerintah pusat," ungkapnya.
Secara nasional, Bupati Halmahera Barat ini menjelaskan, Provinsi Maluku Utara, terkena dampak pemotongan dengan jumlah cukup besar, mencapai sekitar Rp700 miliar, Kabupaten Halmahera Tengah pengurangan anggaran berkisar Rp400 miliar, sedangkan Halmahera Barat dipangkas sebesar Rp203,9 miliar.
Bupati lalu mencontohkan alokasi DAU-Mandatori pada Dinas Kesehatan Halbar, pada tahun ini, mendapat alokasi anggaran sekitar Rp60 miliar namun tahun depan, dipangkas hingga tersisa Rp9 miliar.
Kondisi ini, sambung Bupati sudah tentu akan memengaruhi pelaksanaan program di daerah.
Dengan situasi penganggaran seperti ini, Bupati menekankan, pentingnya optimalisasi PAD melalui kreativitas, inovasi, dan strategi terukur agar roda pembangunan daerah tetap berjalan.
"Jadi saya mengingatkan kepada OPD bekerja lebih cerdas dan fokus mencari peluang baru dalam meningkatkan pendapatan daerah," tegasnya memberi warning.
(deko)
