HALBAR, OT - Bupati Halmahera Barat (Halbar) James Uang turut menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Forkopimda se-Indonesia yang dihadri seluruh Kepala Daerah bersama unsur Forkopimda.
Rakornas Forkopimda yang dibuka oleh Presiden RI Joko Widodo di Sentul International Convention Center, pada Selasa (17/01/2023) kemarin membahas berbagai hal termasuk pengendalian inflasi dan memperkuat pertumbuhan ekonomi.
Bupati Halbar, James Uang berkomitmen menjalankan arahan Presiden dalam Rakornas Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Sentul kemarin.
Orang nomor satu di jajaran Pemkab Halbar itu mengatakan, dalam pidatonya, Presiden RI, telah memberikan arahan penting dan menekankan agar seluruh Kepala Daerah bersama Forkopimda untuk terus memperkuat pertumbuhan ekonomi dan mengendalikan inflasi, demi kemajuan daerah dan Indonesia secara umum.
Bupati berkomitmen menindalanjuti apa yang telah diarahkan Presiden mengingat pentingnya peran Kepala Daerah dan Forkopimda dalam memdorong pengendalian inflasi dan memperkuat pertumbuhan ekonomi
"Arahan Bapak Presiden dalam Rakornas itu kepada semua kepala daerah, harus tetap bekerja keras karena tantangan ekonomi global masih di depan mata," kata Bupati James, mengutip arahan Presiden RI.
Menurut Bupati komitmennya untuk melaksanakan arahan Presiden, dalam masa Pemerintahan JUJUR (James Uang-Djufri Muhammad), sudah dilaksanakan
"Seperti satu diantaranya mengenjot penanganan angka stunting di Kabupaten Halmahera Barat," akunya
Bupati mengatakan untuk menindak lanjuti arahan Presiden, maka dibutuhkan kolaborasi semua pihak bersama-sama bekerja keras dengan dukungan masyarakat
"Yang pasti, arahan bapak Presiden kita akan tetap laksanakan di Kabupaten Halbar. butuh kolaborasi forkopimda, kerja keras semua jajaran, dan dukungan masyarakat setempat," ungkpanya
Sekedar diketahui, dalam Rakornas Forkopimda sejumlah materi didiskusikan secara bersama diantaranya, pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi, Penguatan ivestasi dan kemudahan perizinan usaha, penanganan covid-19, stunting, kemiskinan, dan jaring pengaman sosial.
Selanjutnya masalah stabilitas politik, hukum, pengamanan, dan pengawasan juga ikut dibahas dalam Rakornas Forkopimda se-Indonesia.
(deko)
