Labuha - Workshop Implementasi Sistem Tata Kelola Keuangan Desa Dengan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Kabupaten Halmahera Selatan yang diselenggarakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Republik Indonesia resmi dibuka Bupati Halsel Bahrain Kasuba. Kamis, (8/11/18).
Kegiatan yang dilaksanakan di aula Kantor Bupati ini, dihadiri Wakil Bupati Iswan Hasjim, Anggota Komisi XI DPR RI DR. Ahmad Hatari, Direktur Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan (DPK) Daerah Wilayah III Iskandar Novianto, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara Indra Khaira Jaya, mewakili Kapolda Malut AKBP Masrur, Unsur Forkopimda, Pimpinan SKPD, Para Camat dan Kepala Desa Se- Kabupaten Halsel.
Dalam sambutannya Bupati Halsel Bahrain Kasuba menyampaikan, workshop ini merupakan kegiatan yang sangat strategi bagi pembangunan nasional khususnya bagi daerah Halmahera Selatan yang diketahui memiliki rentan kendali yang cukup besar dengan adanya 249 desa di kabupaten Halsel.
"Dengan adanya 249 desa di Halsel, perlu adanya perhatian dari BPKP sehingga dapat mempermudah seluruh akses di Maluku Utara khususnya Halsel," ujarnya
Bahrain berharap para peserta bisa mengikuti dengan sungguh-sungguh materi workshop yang nantinya dipaparkan pemateri
"Pemerintah daerah juga mendukung program BPKP tersebut", jelasnya
Kemudian DR Ahmad Hatari selaku anggota Komisi XI DPR RI yang juga sebagai narasumber memberikan arahan kepada para kepala desa agar dapat menggunakan dana desa dengan sebaik-baiknya dan penyampaian materi terkait kebijakan serta fokus pemeriksaan keuangan daerah dan desa.
Dilanjutkan pemaparan tentang pengawalan akuntabilitas keuangan desa oleh Iskandar Novianto serta KBP Masrur terkait pengawasan atas pelaksanaan dana desa.
Acara diakhiri dengan pemberian plakat dari Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Malut kepada Bupati Halsel, Anggota Komisi XI DPR RI, Mewakili Kapolda Malut dan DPK Wilayah III.
Plakat dari pemerintah daerah juga diberikan kepada para pemateri workshop. (LS)
