TERNATE, OT - Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman menghadiri rapat Paripurna penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Ternate di gedung DPRD Kota Ternate, Senin (14/6/2021).
Pandangan Fraksi-fraksi itu ialah terhadap Nota Pengantar Kepala Daerah atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Ternate tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan APBD Kota Ternate Tahun 2020.
Dalam rapat paripurna, masing-masing fraksi DPRD Kota Ternate menyampaikan pandangan umumnya terkait Ranperda Kota Ternate tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Ternate Tahun Anggaran 2020.
Seperti Fraksi Golkar melalui juru bicaranya Makmur Gamgulu, pemaparan Golkar diawali dengan apresiasi fraksi tersebut terhadap kebijakan Pemkot Ternate dan jajaranya atas keseriusan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik yang dilakukan dengan tingkat akurasi dan evaluasi yang komperhensif sehingga mengahasilkan opini (WTP) 7 kali berturut-turut yang diberikan BPK RI setelah mengaudit laporan keuangan selama tahun 2020 ini sebuah prestasi nyata yang perlu didukung dan pantut diapersiasi.
Fraksi Golkar memberikan masukan dan koreksi terhadap pengelolaan pendapatan daerah khususnya pada komponen retribusi yang belum optimal dimana realisasi komponen pendapatan daerah terutama PAD sektor retribusi sangat mengecewakan karena realisasinya hanya Rp16,007,079 atau 66,21 persen dari target sebesar Rp24,283,500,000," kata Makmur dalam keterangan tertulis.
Ia melanjutkan, fraksi Golkar memberikan catatan khusus kepada OPD pengelola PAD karena tidak optimal mengendalikan pelaksanaan penagihan retribusi seharusnya dilakukan evaluasi kembali seluruh pelaksanaan ketetapan retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Selain kemajuan yang dicapai selama ini, menurut fraksi kami, terdapat beberapa permasalahan yang harus secepatnya diselesaikan Pemerintah Daerah yang baru saat ini, pemulihan ekonomi dampak Covid-19, Persampahan, Air Bersih, Realisasi pembangunan RUSD Kota Ternate, serta pemertaan infrastruktur tiga pulau terluar kota Ternate.
Selanjutnya, giliran Kader Bayan dari Fraksi Partai Demokrat yang menyampaikan pandangan fraksinya.
Demokrat menyoroti pengelolaan keuangan daerah, khususnya pendapatan daerah dengan meminta Pemkot Ternate terus meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan ditengah masih mewabahnya Covid-19.
Lanjut dia, Fraksi kami terus mengikhtiarkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi dilevel makro harusnya diikuti dengan pencapaian ekonomi riil dilevel mikro. Kurangnya daya beli masyarakat, terbatasnya akses masyarakat ke sumber daya ekonomi dan belum meratanya pembangunan di tiga kecamatan yakni Moti, Hiri dan Batang Dua menjadi perhatian serius fraksi Demokrat.
Fraksi Demokrat meminta Pemkot Ternate agar menyiapkan secara matang dari segi anggaran dan teknis. Dan Fraksi Demokrat juga mengapresiasi realisasi opini WTP dari BPK RI perwakilan Malut yang kesekian kalinya.(ier)
