TERNATE, OT– Wakil Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara, Brigjen Pol. Stephen M. Napiun, menghadiri Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2026 yang diselenggarakan di Hotel Bella, Ternate. Kegiatan bertema optimalisasi pelaksanaan APBD ini dibuka secara resmi oleh Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda.
Agenda strategis ini turut dihadiri oleh Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Dr. Agus Fatoni para Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi se-Indonesia, pimpinan instansi vertikal, serta perwakilan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Maluku Utara.
Dalam sambutannya, Gubernur Maluku Utara menggarisbawahi tantangan fiskal yang cukup berat di tahun 2026.
Dia menekankan beberapa poin krusial bagi jajaran pemerintah daerah. Pentingnya perencanaan anggaran yang matang dan akurat. Mempertahankan program kerja yang memberikan dampak langsung pada penurunan angka kemiskinan dan penanganan stunting.
Gubernur juga meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk berperan aktif sebagai pengingat dan pengaman kebijakan agar seluruh proses berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku.
Sementara itu, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, menekankan pentingnya fleksibilitas anggaran guna menghadapi kondisi darurat dan mendesak. Beliau mendorong daerah untuk melakukan langkah-langkah inovatif, antara lain melalui percepatan digitalisasi dan revitalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Memanfaatkan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), optimalisasi dana CSR, hingga opsi pinjaman daerah, menetapkan capaian serapan anggaran yang terukur setiap triwulan untuk menghindari stagnasi serapan di awal tahun.
Kehadiran Wakapolda Maluku Utara dalam forum ini menegaskan komitmen Polri untuk mengawal dan mendukung tata kelola keuangan daerah yang akuntabel serta transparan.
Partisipasi kepolisian diharapkan mampu memastikan pengelolaan APBD berorientasi sepenuhnya pada pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Maluku Utara.
(ier)
