TERNATE, OT - Polda Malut telah melaksanakan Operasi Mantap Brata dalam rangka pengamanan pemilhan umum (Pemilu) 2024, di wilayah provinsi Maluku Utara.
Kandati begitu, ada beberapa hal yang menjadi penekanan Polda Maluku Utara kepada para personil dan jajaran. Penekanan itu disampaikan langsung oleh Wakil Kepala Kepolisian Daerah Polda Maluku Utara, Brigjen Pol Samudi.
Menurut Wakapolda, dalam Operasi Mantap Brata, pihaknya mengingatkan kepada para Kapolres-Kapolres agar tidak melakukan pemotongan anggaran operasi Mantap Brata.
Selanjutnya, orang nomor dua di jajaran Polda Malut itu memneri warning agar anggota yang bertugas di lapangan tidak melakukan hal-hal yang kiranya melanggar. "Harus netral dan lain sebagainya," ucap Wakapolda.
Selanjutnya, masalah internal seperti kekurangan personil, turut menjadi atensi termasuk sejauh mana pemahaman para Kabag Ops, Kasat dalam mengahadapi potensi-potensi yang akan terjadi.
"Apakah nanti di pemilu, apakah selama tahun 2024 itu dia harus siap Kapolres-Kapolres ini. Kira-kira potensi yang akan terjadi apakah gangguan kamtibmas, apakah gangguan di dalam Pilkada itu juga harus siap semua," tuturnya.
"Jadi istilahnya kita sudah sapta siap semuanya," tambah Samudi menegaskan.
Disentil soal pemaparan Kapolres terkait potensi kerawanan pemilu. Jendral bintang satu itu menjabarkan, kalau yang menjadi pontensi kerawanan pemilu ini ialah keberpihakan.
Keberpihakan yang dimaksud adalah ketika dia (anggota-red) istri atau suaminya ikut dalam kontestan demokrasi. Seperti nyaleg atau mencalonkan diri. "Misalnya apakah itu anggota dan lain sebagainya. Kita tekankan lagi," imbuhnya.
Orang nomor dua di jajaran Polda itu menyebut, kalao misalnya pangkatnya masih Bintara masih bisa dirolling. "Misalnya dia diganti dulu. Jangan sampai kalau dia masih disitu istirnya atau suaminya dapilnya di situ, otomatis nanti menjadi persoalan," terangnya.
Lebih lanjut, Samudi menjelaskan, terus bagaimana kalau dia jabatannya level Kasat atau Kapolsek. Tentu kita tidak secepatnya itu serta merta ganti.
"Sebab perwira agak susah. Tapi tetap kita perintahkan dia tidak boleh memasuki daerah dimana itu menjadi daerah pilihan, baik itu istrinya nyaleg, anaknya atau suaminya. Jadi itu yang kita tekankan," tandasnya.
(ier)
