TERNATE, OT- Anggota Komisi I DPRD Kota Ternate, Zainul Rahman meminta kepada Wali Kota M Tauhid Soleman dan Wakil Wali Kota Jasri Usman, dalam mengurus birokrsai tidak boleh ada intervensi politik.

"Urusan birokrasi dan penempatan pejabat harus benar-benar bersih dari konflik kepentingan politik," kata Zainul yang juga Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Ternate, Rabu (17/11/2021).

Menurutnya, dalam mengurus sebuh birokrasi pemerintahan tidak boleh ada intervensi kepentingan politik, maka Komisi I DPRD meminta komitmen Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam menjalankan reformasi birokrasi.

Dia menjelaskan, urusan politik harus dipisahkan dengan birokrasi karena Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditempatkan pada jabatan masing-masing, minimal sesuai kompetensi, kemudian bisa profesional dalam melaksanakan tugas.

"Tanpa ada bayang-bayang politik dan lain-lain, kalau mulai dari sekarang tidak ditata maka mereka tidak melepaskan birokrasi dari lingkungan politik praktis, sehingga kita jangan berharap bahwa ASN bisa netral dalam setiap momentum politik," ujar Zainul.

Dia meminta, netralitas ASN harus dimulai dari kebijakan awal yang betul-betul tidak memandang kepentingan politik sesat. Dalam ketentuan manajmen ASN kata Zainul, harus didasarkan pada sistem merit karena sitem merit ini tidak memandang agama, suku, golongan jadi wajib diterapkan oleh pemerintah.(ded)