HALTENG, OT- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng), mengunjungi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) untuk melakukan singkronisasi Data Agregat Kependudukan (DAK) semester II tahun 2021.
Divisi Pengawasan, Humas dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Halteng, Husnul Husen mengatakan, maksud dari kunjungan di Capil adalah untuk menjalin sinergisitas antar lembaga pemerintah serta koordinasi tentang Data Agregat Kependudukan semester II tahun 2021, dalam rangka pengawasan Data Pemilih Berkelanjutan dan kesiapan pelaksanaan Pemilihan Umum serta Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 mendatang.
“Ada beberapa hal yang kami koordinasikan terkait data penduduk yang telah melakukan perekaman KTP elektronik, data penduduk yang dilaporkan meninggal dunia, beralih status dan pindah domisili," kata Husnul saat dikonfirmasi usai pertemuan dengan Dukcapil, Kamis (20/1/2022).
Menurutnya, ini dilakukan karena adanya perusahaan tambang di Kecamatan Weda Tengah, sehingga penambahan jumlah penduduk di Kabupaten Halmahera Tengah terus meningkat, sebab sudah dipastikan akan berpengaruh pada jumlah daftar pemilih.
Kata dia, pengawasan terhadap daftar pemilih ini sangat penting sehingga akan terus melakukan koordinasi agar tidak terjadinya hal-hal yang dapat merugikan dalam proses demokrasi, seperti daftar pemilih ganda dan tidak terdatanya pemilih yang telah memenuhi syarat untuk memilih.
"Tanggung jawab untuk menciptakan iklim pemilu yang demokratis tidak hanya di penyelenggara Pemilu, tapi menjadi tanggung jawab semua pihak, termasuk Pemerintah Daerah," jelasnya.
Sementara Kadis Dukcapil Halteng Kamal Abd. Fatah mengatakan, data agregat kependudukan semester II tahun 2021 ini belum bisa diakses, bukan hanya di Halteng tapi seluruh Indonesia.
"Kita belum tahu kendalanya apa, yang jelas saat ini kita tunggu verifikasi dari pusat ke provinsi, baru ke kabupaten,"ucap Kadis di ruang kerjanya.
Data Agregat Kependudukan ini lanjut kadis, dikeluarkan dalam satu yahun itu dua kali, yakni semester pertama dan kedua, yakni setiap 6 bulan langsung keluar namun sekarang belum ada.
"Saya sudah komunikasikan di provinsi, tapi katanya belum ada. Kendalanya kita tidak tau pasti. Namun biasanya masuk awal data itu," jelas mantan Kaban BPBD ini.(red)
