TERNATE, OT– Musyawarah Wilayah (Muswil) ke-IV Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Maluku Utara siap digelar pada Sabtu, 9 Januari 2021 akhir pekan nanti.
Muswil yang dilaksanakan di Ayu Lestari Hotel, Kota Ternate dengan tema; "Menjaga Tradisi, Melayani Ibu Pertiwi".
Ketua DPW PKB Provinsi Malut Jasri Usman mengatakan, Muswil kali ini dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia yang dibagi pada beberapa zona. Untuk zona pertama 9 dan 10 Januari 2021, dan Malut termasuk salah satu DPW yang masuk zona pertama.
Muswil kali ini, kata jasri, lebih pada penataan dan penyeragaman masa bakti kepengurusan secara serentak seluruh Indonesia. Karena itu, Ketua dan Sekretaris ditentukan langsung oleh Dewan Pengurus Pusat (DPP).
Beberapa nama yang diusulkan berdasarkan rekomendasi dari 10 Dewan Pengurus Cabang (DPC) kabupaten/kota, Jumat (1/1/2021) pekan lalu. Adalah Jasri Usman, Abdul Malik Sillia, Juanda Ode Iba, H. Salahuddin Adrias dan Asyhari A. Usman.
"Dari lima tadi, akan ditentukan oleh DPP siapa Ketua, siapa Sekretaris dan siapa Bendahara," kata wakil wali kota Ternate terpilih ini, Rabu (6/1/2021).
Menurutnya, desain muswil itu bertujuan agar pengurus lebih fokus bekerja, terutama kesiapan mengikuti Pemilu Umum (Pemilu) akan datang sehingga menghindari perdebatan yang tidak produktif.
"Perdebatan-perdebatan yang tidak produktif harus dihindari. Kita lebih fokus pada kegiatan-kegiatan yang produktif, sesuai program DPW," jelas Jasri
Sementara Sekretaris DPW PKB Provinsi Malut, Abdul Malik Silia menambahkan, Muswil kali ini dilaksanakan berdasarkan instruksi DPP PKB dan Peraturan Partai nomor 1 tahun 2019 tentang Penataan Struktur Dewan Pengurus Partai.
“Agenda Muswil dan pimpinan sidang langsung diambil alih oleh DPP. DPW hanya menyiapkan materi opening dan closing seremoni,” ujar anggota DPRD Provinsi Malut ini.
Selain itu, Muswil ini bertujuan mempertajam program yang bersentuhan dengan masyarakat. Malik berharap, lima nama yang diusulkan itu semuanya berkompeten. “Kita hanya menunggu keputusan dari DPP yang sifatnya patuh dan mengikat,” tandasnya.
(red)
