TIDORE, OT- Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kota Tidore Kepulauan (Tikep), meminta kepada Pemerintah Daerah (Pemda) agar tidak melakukan kebijakan mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Ketua DPC Partai Hanura Tikep, Jainudin Saleh kepada media ini mengatakan, sebagai pimpinan partai dirinya menyarankan pada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tikep agar kebijakan mutasi ASN untuk sementara tidak dilakukan.

"Pemda Tikep sebaiknya fokus membangun solidaritas masyarakat untuk mendukung program- program Pemerintahan ini, perbedaan dalam pilkada sudah harus di hilangkan," ungkapnya.

Kata dia, harus diingat, salah satu indikator kemajuan pembangunan daerah bukan saja diukur dari segi infrastruktur, tapi sejauh mana Pemerintah mampu membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah. 

Saat ini, masyarakat dalam keadaan susah, ekonomi secara nasional karena pandemi covid-19, harga barang naik, pendapatan rakyat menurun, pengangguran bertambah, banyak honorer yang dirumahkan dan sampai saat ini tidak ada kepastian.

"Ribuan masyarakat Tidore terpaksa harus keluar meninggalkan kota ini karena tidak ada lapangan pekerjaan, masalah- masalah ini harus menjadi catatan bersama bagi para pemangku kepentingan di daerah, baik pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan elit politik," ujarnya.

Menurutnya, kebijakan mutasi ASN ini terkesan sangat politis dan justru membuat rusak sendi- sendi hubungan sosial masyarakat, sehingga pemerintah seharusnya jangan menciptakan situasi sosial masyarakat seperti saat ini.

"Segala perbedaan dalam pilkada harus disatukan kembali oleh Pemerintah dengan membangun optimisme publik akan kemajuan daerah ini sangat penting, hindari kebijakan- kebijakan yang justru menimbulkan pesimisme masyarakat akan masa depan daerahnya," katanya.

Dia menegaskan, sekali lagi bahwa mutasi saat ini bukanlah solusi menyelesaikan masalah. Kalaupun mutasi itu di lakukan maka lakukanlah analisis yang komprehensif.

Jainudin berharap, kepada anggota DPRD Tikep agar segera merespon hal ini secara serius, karena DPRD secara kelembagaan bisa merekomendasikan kepada Pemda Tikep agar jangan dulu melakukan mutasi, atau DPRD bisa meminta pertimbangan dan atensi dari komisi ASN.

"Hubungan kemitraan antara kedua lembaga harus dijalankan secara baik, agar setiap masalah- masalah publik bisa diselesaikan," tutupnya.(Rayyan)